Polisi Dianggap Salahi Aturan karena Tetapkan Buni Yani Jadi Tersangka Tanpa Gelar Perkara

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polda Metro Jaya dinilai menyalahi prosedur saat menetapkan Buni Yani menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian, saat membacakan pokok permohonan dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).

"Penetapan tersangka pemohon (praperadilan) menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Aldwin, di hadapan majelis hakim.

(Baca: Polda Metro Siapkan Tim Hukum Hadapi Praperadilan Buni Yani)

Menurut Aldwin, penetapan tersangka Buni oleh Polda Metro Jaya dilakukan tanpa gelar perkara. Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku, salah satu tahapan sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah mengadakan gelar perkara dan minimal terdapat dua alat bukti.

Selain itu, poin lain yang dianggap melanggar prosedur adalah tidak adanya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang seharusnya dikirim oleh penyidik ke jaksa penuntut umum.

Buni juga mengaku tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada surat perintah penyidikan (sprindik) yang dibuat polisi.

"Termohon belum mengirimkan SPDP kepada penuntut umum sehingga penetapan tersangka melanggar KUHAP. Dasar penangkapan juga tidak jelas, baik secara obyektif maupun subyektif, karena dijelaskan pemanggilan paksa bisa dilakukan jika yang dipanggil dua kali mangkir. Tapi, klien kami selalu kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik," tutur Aldwin.

(Baca: Polri Yakin Menangkan Praperadilan Buni Yani)

Penetapan status tersangka terhadap Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat pidato di Kepulauan Seribu.

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.