Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panwaslu: Kampanye Ahok di Semper Barat Tak Berizin

Kompas.com - 04/01/2017, 17:30 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panwaslu Jakarta Utara Ahmad Halim mengatakan, kampanye calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Senin (2/1/2017) di Jalan Tipar Timur, Semper Barat, Jakarta Utara, tidak berizin atau tidak diberitahukan kepada Polda Metro Jaya, Bawaslu DKI Jakarta, dan KPU DKI Jakarta.

"Yang di Semper Barat, pas di-cross check memang enggak terdaftar," ujar Halim kepada Kompas.com di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Rabu (4/1/2017).

Halim menuturkan, setiap kegiatan kampanye, setiap tim pasangan cagub-cawagub akan melaporkan ke Polda Metro, Bawaslu, dan KPU.

Bawaslu kemudian akan mengirimkan jadwal kampanye Panwaslu Kota dan diteruskan ke Panwas kecamatan. Pada Senin itu, Panwaslu tidak menemukan jadwal kampanye Ahok yang mendapat teriakan penolakan dari sekelompok orang.

Halim menyatakan kegiatan tersebut sebagai pelanggaran administrasi.

"Sifatnya rekomendasi dari Panwascam merekomendasikan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk menegur tim kampanye yang ada di tingkat kecamatannya. Penindakannya cuma itu, sifatnya rekomendasi. Pelanggaran administrasi aja," kata dia.

Anggota Panwaslu Jakarta Utara Desinta mengatakan, surat rekomendasi terkait pelanggaran administrasi tersebut telah selesai. Surat itu akan diteruskan ke PPK agar PPK memberikan teguran kepada tim kampanye Ahok.

"Sudah dibuat suratnya, tinggal nunggu penanganan pelanggaran aja. Abis itu bagian penanganan pelanggaran yang meneruskan," ucap Desinta. (Baca: "Tumben Pak Ahok Mau Masuk ke Daerah Kita...")

Menurut Desinta yang mengawasi langsung kampanye Ahok di Semper Barat, alasan petugas kampanye di sana tidak memberitahukan kepada polisi, Bawaslu, dan KPU karena takut akan adanya penghadangan saat kampanye.

"Katanya gini, 'kalau saya lapor ke KPU, tahu-tahu udah pada tahu nih, ada penghadangan'. Saya bilang, 'Mbak, justru kalau Mbak lapor, ada yang menghadang, kami bisa membela kalau kegiatan mbak itu resmi, ada izinnya'," tutur Desinta.

Pada Senin itu, Ahok tengah berkeliling dan menyapa warga di Semper Bart. Dia sudah berkampanye selama sekitar 60 menit. Tiba-tiba dari gang lain sekelompok orang datang dan berteriak menolak kedatangan Ahok.

"Tolak tolak tolak tolak si Ahok.. Tolak si Ahok sekarang juga.. Tolak kedatangan penista agama," seru mereka sambil mengepalkan tangan dan berjalan menuju jalan yang ditelusuri Ahok, Senin (2/1/2017). (Baca: Sekelompok Orang Tolak Kedatangan Ahok di Semper Barat)

Kompas TV Ahok Janji Benahi Drainase di Kampung Kandang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Megapolitan
Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Megapolitan
Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Megapolitan
Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Megapolitan
Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Megapolitan
Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Megapolitan
Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Megapolitan
Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Megapolitan
Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Megapolitan
KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

Megapolitan
Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Megapolitan
Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Megapolitan
Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com