Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Fahri Hamzah, Sumarsono Sebut Makin Banyak CSR Semakin Bagus

Kompas.com - 30/03/2017, 20:30 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengomentari kritik yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Jakarta.

 

"Semakin banyak CSR itu semakin bagus," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (30/3/2017).

(Baca juga: Pakai Dana CSR, Pemprov DKI Akan Bangun Ruko di Rusun)

Menurut dia, CSR menunjukkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama membangun Jakarta. Sumarsono mengatakan, pembangunan selalu membutuhkan partisipasi itu.

"Partisipasi itu boleh dari masyarakat biasa maupun private sector, strategi kita public private and people partnership," ujar Sumarsono.

Dalam skala nasional, kata Sumarsono, investasi swasta mencapai 70 persen, sedangkan pemerintah hanya 30 persen.

Artinya, semakin banyak pihak swasta yang terlibat dalam proses pembangunan justru semakin bagus.

Melalui akun Twitter miliknya, @fahrihamzah, Fahri mempermasalahkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang tidak menggunakan APBD DKI dalam pembangunan fasilitas publik.

Ia mengkritik Ahok yang lebih banyak menggunakan program CSR perusahaan. Fahri mengkritik penerimaan CSR yang tanpa melalui proses di DPRD DKI.

Fahri juga berpendapat, sumbangan di luar APBD itu harus dimasukan terlebih dahulu ke APBD DKI.

Sementara itu, Sumarsono mengatakan bahwa sumbangan dari perusahaan pada umumnya memang dilaporkan belakangan.

"Kalau CSR bagaimana (dibahas dengan DPRD)? Wong sumbangan, dilaporkan belakangan. Maka tiap tahun kepala daerah akan membuat laporan keterangan pertanggungjawaban ke DPRD. Dilaporkan lengkap sekali apa yang dilakukan tiap tahun," ujar Sumarsono.

"Orang misalnya mau nyumbang beras 100 kilogram masa lapor dulu ke DPRD?" kata Sumarsono.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memelopori sistem pembangunan tanpa menggunakan APBD ini.

(Baca juga: Ahok Akan Carikan "CSR" untuk Pembangunan Kompleks Makam Mbah Priok)

Dia mengakui, proses pencatatan ke depan harus lebih baik. Namun, menurut Sumarsono, secara umum menerima sumber pembiayaan dari swasta seperti CSR adalah hal baik.

"Menggunakan APBD kan tahu sendiri bagaimana administrasinya. Padahal perkembangan sangat dinamis dan harus cepat direspons. Orang mau bantu bangun kok enggak boleh," ujar Sumarsono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Megapolitan
Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Megapolitan
Nasib Malang Calon Pengantin di Bogor, Kena Tipu WO Hingga Puluhan Juta

Nasib Malang Calon Pengantin di Bogor, Kena Tipu WO Hingga Puluhan Juta

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

Megapolitan
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Megapolitan
Kepiluan Calon Pengantin di Bogor Kena Tipu WO, Dekorasi dan Katering Tak Ada pada Hari Pernikahan

Kepiluan Calon Pengantin di Bogor Kena Tipu WO, Dekorasi dan Katering Tak Ada pada Hari Pernikahan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 26 Juni 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 26 Juni 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
Rute KA Jayakarta dan Tarifnya 2024

Rute KA Jayakarta dan Tarifnya 2024

Megapolitan
PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

Megapolitan
Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Megapolitan
Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Megapolitan
Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com