JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengkhawatirkan kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta akan berdampak pada telantarnya siswa-siswi di sekolah.
Saat ini, DKI Jakarta sudah kekurangan sekitar 14.000 guru PNS. Pada 2018, lebih dari 2.000 guru akan pensiun.
"Di kelas-kelas itu satu guru bisa nanganin 4-6 kelas, murid-murid ditelantarkan misalnya cukup dibuka kelas, dikasih tugas, terus dia keluar, ke kelas lain," ujar Syarif saat dihubungi, Rabu (27/9/2017).
Kurangnya jumlah guru di Jakarta, lanjut Syarif, akan berdampak pada kualitas pendidikan. Siswa-siswi tidak bisa mendapatkan pembelajaran secara optimal.
Baca: DKI Kekurangan 14 Ribu Guru PNS, Kemenpan RB Belum Setujui Penambahan
"Sekarang nyatanya seperti itu, telantar dalam konteks meningkatkan quality ya. Murid dikasih tugas, kemudian gurunya bergerak ke kelas lain. Jadi enggak pernah ngajar karena kekurangan (guru)," kata Syarif.
Dia pun mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk rajin memberikan kajian yang membuktikan DKI kekurangan PNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kajian itu diharapkan dapat menjadi acuan agar Kemenpan RB mencabut moratorium penerimaan PNS di Jakarta yang sudah berjalan sekitar lima tahun.
Baca: Atasi Kekurangan Guru PNS, DKI Akan Rekrut Pegawai Honorer
Saat ini, dari 46.000 guru PNS yang dibutuhkan, Pemprov DKI hanya memiliki 32.000 guru PNS. Kekurangan itu terjadi karena banyaknya guru yang pensiun, namun tidak ada penambahan karena moratorium.
"Kan moratorium, penghentian sementara formasi. Jadi zero growth, DKI minus growth karena tiap tahun ada yg pensiun. 2018 besok itu ada lagi yang pensiun 2160-an (orang guru)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.