Pemprov Kirim Surat, Ketua DPRD DKI Tetap Nilai Pelepasan Saham PT Delta Tak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tetap pada pendapatnya. Dia menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk melepas saham PT Delta Djakarta tidak tepat.

"Ini papasan perang loh, ini dikasih pada zaman itu, diambil enggak ada salahnya. Dan ini perusahaan perusahaan sehat yang bisa (memberi) pemasukan," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/5/2018).

Adapun Pemprov DKI sudah memiliki saham di perusahaan itu sejak 1970. Pemprov DKI memegang saham 26,25 persen di PT Delta Djakarta.

Baca juga: Sandiaga: Dirut BEI Sangat Dukung Pemprov DKI Lepas Saham PT Delta Djakarta

Pemprov DKI Jakarta sudah menyerahkan surat pelepasan saham PT Delta kepada DPRD DKI. Prasetio mengatakan, akan mengkaji surat itu dalam rapat.

Namun yang pasti, dia merasa perusahaan itu tidak pernah merugikan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian seharusnya saham tidak perlu dilepas.

"Kalau itu bermasalah, enggak apa-apa. Ini kan enggak rugi loh," ujar Prasetio.

Dia pun meminta Pemprov DKI Jakarta tidak mempersoalkan masalah haram dan halal. Namun jika ingin mempersoalkan itu, Prasetio mengatakan seharusnya Anies-Sandi bukan melepas saham PT Delta melainkan menutup perusahaan itu juga.

"Jadi jangan dijual, tutup saja perusahaannya, pabriknya ditutup saja," ujar Prasetio.