Warga DKI Bisa Minta Keringanan PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta yang tak sanggup membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa meminta keringanan.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyampaikan, keringanan diberikan tergantung kesanggupan wajib pajak yang bersangkutan.

"Kami kan punya kebijakan bahwa ini nanti bisa diajukan dalam pengurangan. Pengurangan PBB per individu yang harus mengajukan," kata Faisal di Balai Kota, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Sandiaga Bilang PBB Meningkat karena Banyak Pembangunan Infrastruktur

Setelah wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan pajak, BPRD akan melakukan survei kemampuan finansial dan kondisi wajib pajak.

Faisal mengatakan, proses pengurangan pajak ini hanya membutuhkan beberapa hari.

"Contoh dia mengajukan pengurangan, ternyata dia orang mampu, bangunan mewah di zona itu. Enggak mungkin kami kasih pengurangan," ujar Faisal.

Prinsipnya, kata dia, BPRD akan memberikan pengurangan berdasarkan azas keadilan.

Baca juga: Catat, Ini Daerah di Jakarta yang Mengalami Kenaikan PBB Tahun Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) di sejumlah kawasan di DKI Jakarta tahun 2018.

Kenaikan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan.

Kenaikan NJOP dipastikan berdampak terhadap kenaikan PBB yang harus dibayar masyarakat.

Kenaikan ini rutin dilakukan tiap setahun hingga tiga tahun sekali sebagai bentuk penyesuaian terhadap pertumbuhan kawasan.