Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Cek Fakta Terpopuler dalam Debat Kedua Pilpres 2019...

Kompas.com - 18/02/2019, 19:11 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang diselenggarakan Minggu (17/2/2019) malam, masih mendapatkan perhatian khalayak ramai lantaran pernyataan-pernyataan yang muncul di dalamnya.

Debat kali ini hanya diikuti dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta.

Kompas.com melakukan cek fakta atas sejumlah pernyataan Jokowi dan Prabowo. Berikut enam cek fakta terpopuler dari debat yang mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup:

1. Perusahaan Pembakar Hutan

Joko Widodo menuturkan, dalam tiga tahun terakhir terdapat 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun.

"Kebakaran lahan harus diatasi dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," kata Jokowi.

Data dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menunjukkan bahwa pada 2015 hingga sekarang, telah ada 171 sanksi administrasi, 11 gugatan perdata, dan 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.

Namun, dari jumlah di atas, belum ada satu perusahaan yang membayar sanksi itu.

Sebelas perusahaan tersebut yaitu PT Kalista Alam (PT KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Palmina Utama (PT PU), PT National Sago Prima (PT NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersana (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT WA).

Baca juga: CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun

2. Setengah Kekayaan Dikuasai 1 Persen Orang

Prabowo Subianto mengatakan bahwa di Indonesia terjadi disparitas yang mengakibatkan segelintir orang menguasai setengah kekayaan negara.

"Terjadi suatu disparitas, segilintir orang, kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita," ujar Prabowo.

Peneliti Organisasi Non Pemerintah Auriga, Iqbal Damanik menyampaikan data Laporan Ketimpangan Indonesia berdasar data Oxfam pada Februari 2017 menunjukkan, empat orang terkaya di Indonesia mempunyai kekayaan yang melebihi dari 100 juta penduduk termiskin.

Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi keenam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan Badan Pusat Statistik (2018) memaparkan kesenjangan ekonomi berkurang berdasarkan angka rasio gini, di mana indeks rasio gini di tahun 2018 tercatat 0.384 turun dari 0.406 di tahun 2013.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Setengah Kekayaan Indonesia Dikuasai 1 Persen Orang

3. 4 dari 7 "Unicorn" ASEAN ada di Indonesia

Jokowi memaparkan bahwa di Indonesia terdapat empat dari tujuh unicorn atau perusahaan startup besar di Asia Tenggara.

"Kita tahu di negara ASEAN ini ada tujuh unicorn, dan empatnya ada di Indonesia," papar Jokowi.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com