KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang diselenggarakan Minggu (17/2/2019) malam, masih mendapatkan perhatian khalayak ramai lantaran pernyataan-pernyataan yang muncul di dalamnya.
Debat kali ini hanya diikuti dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta.
Kompas.com melakukan cek fakta atas sejumlah pernyataan Jokowi dan Prabowo. Berikut enam cek fakta terpopuler dari debat yang mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup:
Joko Widodo menuturkan, dalam tiga tahun terakhir terdapat 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun.
"Kebakaran lahan harus diatasi dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," kata Jokowi.
Data dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menunjukkan bahwa pada 2015 hingga sekarang, telah ada 171 sanksi administrasi, 11 gugatan perdata, dan 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.
Namun, dari jumlah di atas, belum ada satu perusahaan yang membayar sanksi itu.
Sebelas perusahaan tersebut yaitu PT Kalista Alam (PT KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Palmina Utama (PT PU), PT National Sago Prima (PT NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersana (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT WA).
Baca juga: CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun
Prabowo Subianto mengatakan bahwa di Indonesia terjadi disparitas yang mengakibatkan segelintir orang menguasai setengah kekayaan negara.
"Terjadi suatu disparitas, segilintir orang, kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita," ujar Prabowo.
Peneliti Organisasi Non Pemerintah Auriga, Iqbal Damanik menyampaikan data Laporan Ketimpangan Indonesia berdasar data Oxfam pada Februari 2017 menunjukkan, empat orang terkaya di Indonesia mempunyai kekayaan yang melebihi dari 100 juta penduduk termiskin.
Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi keenam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.
Laporan Badan Pusat Statistik (2018) memaparkan kesenjangan ekonomi berkurang berdasarkan angka rasio gini, di mana indeks rasio gini di tahun 2018 tercatat 0.384 turun dari 0.406 di tahun 2013.
Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Setengah Kekayaan Indonesia Dikuasai 1 Persen Orang
Jokowi memaparkan bahwa di Indonesia terdapat empat dari tujuh unicorn atau perusahaan startup besar di Asia Tenggara.
"Kita tahu di negara ASEAN ini ada tujuh unicorn, dan empatnya ada di Indonesia," papar Jokowi.