Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo Minta KPU Pertimbangkan Undang Menteri dalam Debat

Kompas.com - 20/02/2019, 15:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan kembali opsi mengundang para menteri dalam debat pilpres.

Hal ini berkaitan dengan netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Apakah masih dipandang perlu mengundang menteri-menteri?" Kata Wakul Ketua BPN Priyo Budi Santoso dalam rapat evaluasi debat kedua pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Menurut Priyo, kehadiran menteri dalam debat pilpres rawan diterjemahkan sebagai bentuk keberpihakan tamu undangan KPU kepada kandidat tertentu.

Baca juga: KPU Akan Kurangi Jumlah Massa Pendukung yang Hadir dalam Debat Pilpres

BPN meminta, tamu undangan KPU yang hadir dalam debat dipastikan netral.

"Kita malah menyarankan kepada KPU untuk juga mengecek kembali kemungkinan yang datang di area undangan KPU itu betul-betul adalah pihak-pihak, kelompok-kelompok akademisi, kampus, LSM, dan pihak-pihak yang kita yakini tidak memihak," ujar Priyo.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya hanya mengundang menteri yang terkait dengan tema debat.

Menteri hadir bukan sebagai pendukung kandidat, melainkan sebagai pejabat negara yang diundang KPU.

Para menteri yang hadir, kata Wahyu, juga tak punya hak bicara. Untuk itu, menteri tak boleh ikut bersorak sorai mendukung salah satu kandidat.

"Undangan KPU itu juga tidak berpihak, dalam pengertian ekspresi menyimak debat seperti tamu undangan. Berebda dengan pendukung capres 01 dan 02," kata Wahyu.

"Jadi tamu undangan KPU meski latar belakangnya menteri, ya dia sebagai undangan KPU, dia duduk manis, nyimak debat, tak lebih dari itu," sambungnya.

Ke depannya, KPU tetap akan mengundang para menteri. Tetapi, pada prinsipnya, menteri yang akan diundang berkaitan dengan tema debat.

Dalam debat kedua pilpres, sejumlah menteri diundang KPU. Menteri yang diundang adalah yang berkaitan dengan tema debat kedua, yaitu infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Baca juga: Debat Kedua, Prabowo Dinilai Bertindak sebagai Ketua Partai Oposisi Bukan Capres

Sejumlah menteri yang diundang antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Turut diundang pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Perencanaan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan debat calon presiden putaran kedua, Rabu (20/2). Evaluasi menjadi masukan bagi KPU untuk menyelenggarakan debat berikutnya. Rapat evaluasi melibatkan Badan Pengawas Pemilu, media penyelenggara debat, dan tim kampanye kedua pasangan calon. Selain evaluasi, rapat juga membahas sejumlah persiapan dan masukan publikuntuk pelaksanaan debat capres berikutnya. Debat capres ketiga akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com