Sebelum Umumkan Tarif MRT, Pemprov DKI Konsultasi ke DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkonsultasi ke DPRD DKI sebelum mengumumkan tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Pemprov DKI sudah menyiapkan sejumlah data soal tarif MRT fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk dikonsultasikan kepada anggota Dewan.

"Awal pekan ini kami akan mulai konsultasi pada Dewan. Tim sudah menyiapkan data-datanya, mereka nanti akan membicarakan dengan DPRD, baru kemudian nanti tarif diumumkan," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Anies menyampaikan, penentuan tarif MRT Jakarta perlu dibahas bersama DPRD DKI mengingat tarif itu akan disubsidi APBD DKI Jakarta. Anies berharap pembahasan tarif bersama DPRD DKI tidak mengubah rencana pengoperasian perdana MRT Jakarta pada akhir Maret 2019.

Baca juga: 4 Fakta Mengenai MRT Jakarta yang Mulai Beroperasi Maret 2019

"Tarif angkutan umum di Jakarta ada unsur subsidinya dan subsidi itu diambil dari APBD. APBD diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Anies.

Jumat pekan lalu, Anies menyebut pembahasan tarif MRT Jakarta sudah final. Namun, dia belum mau mengumumkan tarif MRT.

"Tarif MRT sudah fase final, tinggal masalah pengumuman saja, tetapi sekarang sebelum data lengkap, saya tidak akan mengumumkan," ujar Anies.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengingatkan Anies untuk tidak mengumumkan tarif MRT dan light rail transit (LRT) Jakarta. Sebab, penetapan tarif dua moda transportasi massal tersebut harus mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD diperlukan karena Pemprov DKI akan memberikan subsidi tarif dari APBD.

"Final apaan? Dia mau umumin sendiri? Ya enggak bisa. Belum bahas sama kami," kata Taufik.

Baca juga: MRT Jakarta Akan Dilengkapi Wi-Fi Gratis

PT MRT Jakarta sudah mengajukan hitungan tarif MRT Jakarta fase I dari konsultan sebesar Rp 8.500 dan Rp 10.000. Perhitungannya berdasarkan jarak tempuh dengan rata-rata 10 kilometer per perjalanan.

Dengan tarif Rp 8.500, subsidi yang harus digelontorkan Pemprov DKI per tahun Rp 365 miliar. Sementara dengan tarif Rp 10.000, subsidi yang harus dikeluarkan Rp 338 miliar.