Beda dengan Sebelumnya, Anggota TGUPP DKI Kini Bisa Dapat Uang Transportasi

Kompas.com - 08/03/2019, 15:17 WIB
Ruang kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang menyatu dengan ruang kerja Anies-Sandiaga, Jumat (16/3/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ruang kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang menyatu dengan ruang kerja Anies-Sandiaga, Jumat (16/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini bisa mendapat tambahan uang transportasi.

Kebijakan ini dimungkinkan setelah Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan pada 22 Februari 2019.

Pasal 26 Pergub itu berbunyi, "Dalam rangka pelaksanaan tugas TGUPP dapat diberikan tunjangan atau pengganti uang transport dan wewenangnya, TGUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Anies Ubah Jumlah Anggota TGUPP Jadi Tak Terbatas

Dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 yang diubah sebagian isinya lewat Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017, perihal uang transportasi tidak disebutkan sama sekali.

Dalam pergub yang sudah tak berlaku lagi itu, hak keuangan hanya disebut anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain soal tambahan uang transportasi, Anies juga mengubah ketentuan jumlah anggota TGUPP.

Jika sebelumnya jumlah anggota TGUPP dibatasi paling banyak 73, kini jumlah anggota tak terbatas.

Pasal 17 Ayat (2) dalam peraturan itu berbunyi, "Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah".

Anies juga mereorganisasi bidang-bidang TGUPP. TGUPP yang sebelumnya terdiri dari lima bidang kini direorganisasi menjadi empat.

Baca juga: Anies Rombak Susunan TGUPP

Dalam Pasal 7 disebutkan bidang-bidang TGUPP meliputi bidang respons strategis, bidang hukum dan pencegahan korupsi, bidang pengelolaan pesisir, serta bidang ekonomi dan percepatan pembangunan.

Peraturan baru mengenai TGUPP ini bisa diakses melalui situs jaringan dan informasi hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di jdih.jakarta.go.id.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Megapolitan
[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

Megapolitan
Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Megapolitan
Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Megapolitan
Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Megapolitan
Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Megapolitan
RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

Megapolitan
Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Megapolitan
Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Megapolitan
Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Megapolitan
Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Megapolitan
Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Megapolitan
Bekasi Dukung Rekomendasi BPTJ untuk Batasi Transportasi Umum di Jabodetabek

Bekasi Dukung Rekomendasi BPTJ untuk Batasi Transportasi Umum di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X