Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Kesehatan Kedua Kandidat Dinilai Tak Memiliki Perbedaan Mencolok

Kompas.com - 19/03/2019, 10:50 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai, program kesehatan kedua pasangan calon tak jauh berbeda.

Hal itu terlihat dari paparan dua calon wakil presiden pada debat ketiga Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung pada Minggu (17/3/2019).

"Tidak ada perbedaan yang mencolok terkait program kesehatan kedua cawapres," ujar Teguh saat acara diskusi di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Teguh berpendapat, kedua calon fokus pada isu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), stunting atau gagal tumbuh, serta aspek preventif.

Baca juga: Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Menurut dia, ada isu penting yang justru terlupakan kedua cawapres, yaitu imunisasi. Padahal, imunisasi merupakan langkah awal pencegahan penyakit.

Teguh menyinggung menurunnya angka imunisasi di Indonesia jika merujuk pada data Kementerian Kesehatan RI.

Pada 2013, cakupan imunisasi Indonesia sebesar 59,2 persen. Namun, angkanya menurun pada 2018 menjadi 57,9 persen.

"Tapi isu-isu terkait imunisasi ini tidak disentuh sama sekali," ujar dia.

Kemudian, hal lain yang dinilainya terlupakan perihal peran pemerintah daerah.

Baca juga: Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Maruf Tampil di Luar Ekspektasi Saat Debat Ketiga

Teguh mengungkapkan, pemda diwajibkan mengalokasikan 10 persen dari anggarannya untuk kesehatan. Namun, implementasinya tak dibahas oleh kedua cawapres.

"Pemerintah daerah dengan anggarannya yang diwajibkan 10 persen mengalokasikannya untuk kesehatan, tetapi tidak disentuh sama sekali bagaimana design system, bagaimana pelibatan pemda untuk peran kesehatan," kata Teguh.

Debat ketiga mempertemukan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dengan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Tema debat ketiga ini adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com