KPAI Minta Anak-anak Tak Dilibatkan dalam Aksi Massa Jelang Putusan MK

Kompas.com - 27/06/2019, 10:57 WIB
Massa aksi mulai berkumpul di sekitar Gedung MK, Kamis (27/6/2019)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Massa aksi mulai berkumpul di sekitar Gedung MK, Kamis (27/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra meminta anak-anak tak dilibatkan dalam aksi massa jelang putusan sidang sengketa pilpres yang akan digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis (27/6/2019).

KPAI mengkhawatirkan kondisi anak-anak yang terpapar kabar bohong dan ikut terpolarisasi.

"Karena kejadian tersebut telah diungkap pekerja sosial bersama Kepolisian dan Bapas dalam pendampingan 25 hari anak-anak yang terlibat aksi Mei lalu," kata Jasra lewat keterangan tertulis, Kamis.

Jasra berpendapat, ketika berkomentar dengan cara dan bahasa yang tidak layak, anak-anak menjadi korban. Hal ini terbukti pada aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu ketika 91 anak ditemukan terlibat dan menjadi koban kekerasan.


Baca juga: Massa Aksi di MK Datang dari Tegal hingga Surabaya

"Mulai dari data korban di salah satu rumah sakit, korban meninggal dan yang saat ini dilayani rehabsos," kata Jasra.

Jasra menemukan sebagian orangtua tidak mengetahui anaknya terlibat kerusuhan, karena mereka menitipkan anak-anaknya di Lembaga Pendidikan. Sayangnya, banyak anak justru dimobilisasi dalam kegiatan tersebut.

"Untuk itu kehadiran kembali anak-anak di Patung Kuda kemarin, sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kembali," kata dia.

Baca juga: Seruan agar Semua Pihak Hormati dan Terima Putusan MK

Pelibatan anak dalam aksi hari ini, kata Jasra dapat berujung hilangnya jati diri anak, keluarganya, dan masa depannya. Ini disebabkan anak-anak berada dalam situasi psikologis yang tidak menentu.

"Begitu juga kemungkinan anak anak terlibat menyambut euphoria kemenangan atau terlibat dalam aksi protes kekalahan. KPAI sangat menghimbau orang tua, guru, Lembaga Pendidikan sama sama bertanggung jawab untuk memastikan anak anak mereka dalam keadaan baik dan aman," kata dia.

Jasra juga menghimbau Lembaga Pendidikan seperti pesantren dapat menahan diri untuk tidak melibatkan anak anak dalam aksi jalanan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak memiliki hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Perlindungan itu mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak, termasuk mendengarkan pandangan dan pendapat anak.

"Sehingga anak-anak kita terhindar dari eksploitasi untuk kepentingan orang dewasa," kata dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sebelum Meninggal Dunia, Polisi yang Dibakar saat Demo Kesulitan Bernapas

Sebelum Meninggal Dunia, Polisi yang Dibakar saat Demo Kesulitan Bernapas

Megapolitan
Cekcok Dua Pegawai Restoran di Pluit Village, Pelaku Sabet Leher Korban

Cekcok Dua Pegawai Restoran di Pluit Village, Pelaku Sabet Leher Korban

Megapolitan
Hadiri Pelantikan DPRD DKI, Bang Yos, Ahok, dan Djarot Duduk Bareng

Hadiri Pelantikan DPRD DKI, Bang Yos, Ahok, dan Djarot Duduk Bareng

Megapolitan
RSPP: Kondisi Ipda Erwin Menurun Sejak Minggu hingga Meninggal Dunia

RSPP: Kondisi Ipda Erwin Menurun Sejak Minggu hingga Meninggal Dunia

Megapolitan
Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Megapolitan
Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Megapolitan
Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Megapolitan
Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Megapolitan
Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Megapolitan
Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X