KPAI Minta Anak-anak Tak Dilibatkan dalam Aksi Massa Jelang Putusan MK

Kompas.com - 27/06/2019, 10:57 WIB
Massa aksi mulai berkumpul di sekitar Gedung MK, Kamis (27/6/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaMassa aksi mulai berkumpul di sekitar Gedung MK, Kamis (27/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra meminta anak-anak tak dilibatkan dalam aksi massa jelang putusan sidang sengketa pilpres yang akan digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis (27/6/2019).

KPAI mengkhawatirkan kondisi anak-anak yang terpapar kabar bohong dan ikut terpolarisasi.

"Karena kejadian tersebut telah diungkap pekerja sosial bersama Kepolisian dan Bapas dalam pendampingan 25 hari anak-anak yang terlibat aksi Mei lalu," kata Jasra lewat keterangan tertulis, Kamis.

Jasra berpendapat, ketika berkomentar dengan cara dan bahasa yang tidak layak, anak-anak menjadi korban. Hal ini terbukti pada aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu ketika 91 anak ditemukan terlibat dan menjadi koban kekerasan.

Baca juga: Massa Aksi di MK Datang dari Tegal hingga Surabaya

"Mulai dari data korban di salah satu rumah sakit, korban meninggal dan yang saat ini dilayani rehabsos," kata Jasra.

Jasra menemukan sebagian orangtua tidak mengetahui anaknya terlibat kerusuhan, karena mereka menitipkan anak-anaknya di Lembaga Pendidikan. Sayangnya, banyak anak justru dimobilisasi dalam kegiatan tersebut.

"Untuk itu kehadiran kembali anak-anak di Patung Kuda kemarin, sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kembali," kata dia.

Baca juga: Seruan agar Semua Pihak Hormati dan Terima Putusan MK

Pelibatan anak dalam aksi hari ini, kata Jasra dapat berujung hilangnya jati diri anak, keluarganya, dan masa depannya. Ini disebabkan anak-anak berada dalam situasi psikologis yang tidak menentu.

"Begitu juga kemungkinan anak anak terlibat menyambut euphoria kemenangan atau terlibat dalam aksi protes kekalahan. KPAI sangat menghimbau orang tua, guru, Lembaga Pendidikan sama sama bertanggung jawab untuk memastikan anak anak mereka dalam keadaan baik dan aman," kata dia.

Jasra juga menghimbau Lembaga Pendidikan seperti pesantren dapat menahan diri untuk tidak melibatkan anak anak dalam aksi jalanan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak memiliki hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Perlindungan itu mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak, termasuk mendengarkan pandangan dan pendapat anak.

"Sehingga anak-anak kita terhindar dari eksploitasi untuk kepentingan orang dewasa," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beras, Sabun, hingga Surat dari Anies, Isi Paket Bantuan Pemprov DKI kepada Warga Selama PSBB

Beras, Sabun, hingga Surat dari Anies, Isi Paket Bantuan Pemprov DKI kepada Warga Selama PSBB

Megapolitan
Tak Patuh Aturan PSBB, Pengendara Diarahkan ke Luar Tol Tanpa Ditilang

Tak Patuh Aturan PSBB, Pengendara Diarahkan ke Luar Tol Tanpa Ditilang

Megapolitan
Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hari Libur, Pemkot Tangsel Tunda Kirim Surat Permohonan PSBB ke Kemenkes

Hari Libur, Pemkot Tangsel Tunda Kirim Surat Permohonan PSBB ke Kemenkes

Megapolitan
Dilarang Bawa Penumpang, Pengendara Ojol Kesulitan Modal untuk Beralih Layanan Pesan Antar

Dilarang Bawa Penumpang, Pengendara Ojol Kesulitan Modal untuk Beralih Layanan Pesan Antar

Megapolitan
UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

Megapolitan
UPDATE: 35.083 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 1.027 Orang Positif

UPDATE: 35.083 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 1.027 Orang Positif

Megapolitan
UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI Jakarta 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI Jakarta 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

Megapolitan
Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Megapolitan
Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Megapolitan
Muncul Tulisan Provokatif 'Sudah Krisis Saatnya Membakar' di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Muncul Tulisan Provokatif "Sudah Krisis Saatnya Membakar" di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Megapolitan
PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X