Video Ikan Asin Diklaim Telah Lulus Sensor, Polisi Klarifikasi ke LSF

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya melayangkan surat klarifikasi ke Lembaga Sensor Film Indonesia terkait kasus pencemaran nama baik atas video 'ikan asin'.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, surat tersebut dikirimkan untuk mengklarifikasi kebenaran tulisan dalam video 'ikan asin' yang menyatakan video tersebut telah lulus sensor.

"Penyidik sudah melayangkan surat (klarifikasi) ke Lembaga Sensor Film karena dalam video tersebut ada tulisan bahwa lulus (sensor) dari Lembaga Sensor Film. Makanya akan kita kroscek apakah benar seperti itu," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Selain itu, lanjut Argo, pihaknya akan memanggil kembali istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus pencemaran nama baik itu.

Baca juga: Rabu, Barbie Kumalasari Diperiksa sebagai Saksi Kasus Video Ikan Asin

"Kemarin ada agenda pemeriksaan saksi terhadap Barbie Kumalasari tetapi ada surat keterangan dokter kalau (menyatakan) dia sakit. Diagendakan pemanggilan ulang (sebagai saksi) hari Rabu tanggal 17 Juli," lanjutnya.

Untuk diketahui, tiga tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial, yakni Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami resmi ditahan selama 20 hari ke depan oleh penyidik Polda Metro Jaya. 

Adapun, kasus ini bermula dari laporan artis Fairuz A Rafiq terhadap Galih Ginanjar, Rey, dan Pablo atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. 

Baca juga: Penjelasan Pemkot Depok soal KTP Palsu Pablo Benua

Ketiga terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Galih dinilai menghina Fairuz dalam video yang diunggah di akun YouTube Rey dan Pablo. Hinaan tersebut salah satunya terkait bau ikan asin.

Atas perbuatannya, ketiga dijerat Pasal 27 Ayat 1, Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310, Pasal 311 KUHP. Ancaman hukumannya lebih dari 6 tahun penjara.