William Dapat Sanksi Teguran karena Ungkap Lem Aibon Rp 82 M, Politisi PDI-P Beri Saran Ini

Kompas.com - 30/11/2019, 21:11 WIB
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan Ima Mahdiah mengingatkan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana agar ke depannya jika menemukan anggaran janggal, maka harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat atau forum sebelum diunggah ke media sosial.

Hal ini agar tidak terulang kasus yang sama yakni Willam dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. William dilaporkan karena dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Tetap bisa (unggah anggaran ke media sosial). Tapi lebih baik dibicarakan terlebih dahulu di forum rapat sebelum di sosmed," ucap Ima kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2019).

Baca juga: Pesan untuk Anies di Balik Keributan yang Berawal dari Lem Aibon

Apalagi, anggaran janggal yang dibongkar William seperti anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 123 miliar masuk dalam plafon anggaran milik Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan dinaungi oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sedangkan William adalah anggota Komisi A bidang pemerintahan.

Sehingga, menurut Ima, ada baiknya William mengurusi komisinya bukan komisi yang lain.

"Karena William bukan komisi E. (Periksa anggaran) sesuai dengan komisinya. Selain bukan komisi, dia hanya disampaikan di sosmed saja bukan di forum rapat," tuturnya.

Baca juga: Sanksi untuk William Sarana, Rekomendasi Badan Kehormatan DPRD dan Sikap PSI

Diketahui, William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Ketua Badan Kehormatan Ahmad Nawawi menganggap sikap William tidak proporsional.

Sikap proporsional sendiri tercantum dalam aturan tata tertib DPRD DKI pasal 13 yang menyatakan anggota legislatif harus adil, profesional, dan proporsional.

"Mungkin dianggap tidak proposional karena pertama, William bukan anggota komisi E yang tidak membidangi masalah pendidikan," ucap Nawawi.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyesalkan rekomendasi sanksi teguran lisan yang dikeluarkan Badan Kehormatan DPRD DKI terhadap William.

Menurut Justin William menyampaikan fakta soal anggaran janggal sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Fraksi PSI berpendapat bahwa William tidak melanggar kode etik DPRD DKI Jakarta.

"Saya sangat menyesalkan rekomendasi tersebut karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh William ini bukanlah merupakan suatu kebohongan," ujar Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/11/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Megapolitan
Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

Megapolitan
Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Megapolitan
Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Megapolitan
Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Megapolitan
Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X