Ahli: Soal Normalisasi dan Naturalisasi Kita Enggak Harus Memilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Baik normalisasi maupun naturalisasi masih kerap diperdebatkan mana yang terbaik sebagai program penanggulangan banjir di Jakarta.

Padahal, menurut Insinyur Hidrologi Indri Mahadiraka, keduanya bisa diterapkan di Jakarta tanpa harus memilih.

"Jadi sebenarnya kita enggak harus memilih antara keduanya, karena tujuannya untuk mengalirkan air, mengembalikan fungsi sungainya lah. Keduanya baik, namun memiliki prasyarat masing-masing," ucap Indri dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Banjir 2020, Apa Solusimu", di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Yang diperlukan, kata dia, adalah menyesuaikan kondisi sungai apakah cocok dengan naturalisasi atau normalisasi.

Normalisasi sendiri dikerjakan dengan menggunakan beton, sedangkan naturalisasi yakni mengembalikan ke keadaan sungai yang alamiah.

Baca juga: Anies: Mau Naturalisasi, Mau Normalisasi, Tidak Ada Konflik

"Kenapa kita tidak menyesuaikan kondisi sungai seperti apa? Cocoknya pakai apa? Itu yang kita lakukan, jadi tidak harus memilih salah satu dari keduanya," ujarnya.

Hal yang paling terpenting, menurut Indri, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus meninggkatkan sistem peringatan dini untuk warga terutama di stasiun-stasiun atau pintu air.

Masalah banjir pun tak bisa saling lempar dan mesti dikerjakan lintas institusi bahkan dikerjakan secara bersama-sama.

"Masalah banjir ini masalah multipoint dan multistakeholder. Seperti infrastruktur perlu diperbaiki, sungai perlu direvitalisasi. Menurut saya pribadi yang perlu ditingkatkan itu early warning system-nya," jelas Indri.

"Karena kalau ini sudah terjadi bertahun-tahun kenapa tidak integrasi misal di stasiun-stasiun hujannya kita sudah diperkirakan akan terjadi apa jadi orang bisa bersiap," lanjutnya.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR: Normalisasi Sungai Dulu, Baru Naturalisasi

Sementara itu, Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mendukung program pelebaran sungai yang dikerjakan Kementerian PUPR.

Pemprov DKI akan mendukung program tersebut dengan konsep apa pun, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Anies menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelebaran sungai di Jakarta. Anies dan Basuki akan saling membantu.

"Beliau (Basuki) juga menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis ini.