Buruh Demo Tolak RUU Cipta Kerja di DPR, Petugas Damkar Turut Bersiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Para buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di Gedung DPR/MPR RI, Senin (5/10/2020).

Selain polisi, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat turut menerjunkan personel untuk menjaga jalannya demo.

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan, dalam penjagaan ini, pihaknya melibatkan 25 personel. Selain itu, pihaknya juga menerjunkan enam unit mobil pemadam kebakaran.

"Serta enam unit mobil pemadam kebakaran," kata Asril saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Baca juga: Kepolisian Tak Beri Izin Buruh Demo Tolak RUU Cipta Kerja

Sebelumnya, kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian untuk aksi ini. Meski demikian, kepolisian tetap menyiagakan sejumlah polisi jika massaa tetap menggelar aksi unjuk rasa.

Dalam aksi ini, para buruh menuntut penghapusan tujuh poin dalam RUU Cipta Kerja.

Pertama, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Kedua, mereka  juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak

Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan.

Kelima, buruh menilai dalam RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif.

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan. Ketujuh, buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan.