Pemkot Tangsel Belum Gelar PTM Terbatas meski PPKM Turun ke Level 3

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum akan memulai kembali pembelajaran tatap muka (PTM), meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) turun ke level 3.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, pihaknya belum akan melakukan uji coba ataupun memulai PTM secara terbatas dalam waktu dekat.

Hal tersebut karena perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait teknis kegiatan belajar mengajar, dan kesiapan infrastruktur sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: 90 Persen Orangtua Siswa di Kota Tangerang Berharap PTM Terbatas Segera Dilaksanakan

"Masih akan dibahas lebih detail lagi oleh Dinas terkait. Walaupun Inmendagri dapat dilakukan sekolah tatap muka dengan sangat terbatas, tetapi kondisinya akan kami nilai," ungkap Benyamin, Selasa (24/8/2021).

Di sisi lain, lanjut Benyamin, pemerintah kota juga mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19, dan masih rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 untuk memulai PTM secara terbatas.

Dengan demikian, Benyamin menegaskan bahwa seluruh kegiatan belajar di sekolah wilayah Tangerang Selatan masih akan dilaksanakan secara daring.

Baca juga: Nadiem Sebut Jokowi Dukung PTM Terbatas Digelar di Wilayah PPKM Level 1-3

"Jadi masih bersabarlah untuk PTM. Pertimbangannya juga vaksinasi kita baru sekitar 45 persen. Kalau sudah 60 persen, 70 persen, tatap muka sudah bisa kami lakukan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, masa PPKM di Tangerang Selatan, Banten, kembali diperpanjang hingga 30 Agustus 2021 dengan status level 3.

Perpanjangan kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 yang diterbitkan Senin (23/8/2021).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa PTM dapat diberlakukan kembali secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat di wilayah dengan status PPKM level 3.

"Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen," seperti dikutip dari beleid tersebut.