Transjakarta Diminta Tak Bebani Pemprov DKI untuk Penyambungan Layanan Trans Pakuan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transjakarta diminta tak membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkait rencana kerja sama penyambungan rute layanan dengan Trans Pakuan Bogor.

Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, pihaknya masih membahas lebih lanjut soal skema bisnis yang akan dijalankan bersama PT Transportasi Pakuan Bogor.

"Salah satu pesannya itu adalah tidak boleh membebani keuangan perusahaan ataupun keuangan Pemprov. Jadi ini yang sedang kami coba cari solusi yang baik itu seperti apa," ujar Welfizon kepada wartawan, Rabu (7/6/2023).

Di samping itu, kata Welfizon, Transjakarta dan Trans Pakuan juga masih membahas lebih lanjut titik-titik lintasan yang akan dipergunakan dalam penyambungan rute layanan.

Baca juga: Rute Transjakarta-Trans Pakuan Bogor Bakal Tersambung Bulan Depan

"Titik-titk lintasan yang sedang disiapkan, skema bisnis dan segala macamnya juga lagi disiapkan," kata Welfizon.

Adapun penyambungan rute layanan Transjakarta dan Trans Pakuan ditargetkan bisa diuji coba paling lambat pada Juli 2033.

Welfizon sebelumnya menjelaskan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Bogor, Transportasi Pakuan telah menjalani kesepakatan dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku penanggung jawab transjakarta.

Baca juga: Rapat dengan DPRD, Transjakarta Keluhkan Biaya Pengadaannya Bus Listrik

Kesepakatan yang dibuat pada Kamis (11/5/2023) berkaitan dengan penyambungan rute dalam rangka mengatasi masalah kemacetan.

Welfizon berujar, salah satu isi dalam memorandum of understanding (MoU) ialah kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat realisasi penyambungan rute Transjakarta-Trans Pakuan.

"Salah satu isi dari MoU itu adalah membentuk tim bersama untuk bisa mempercepat proses kerja sama ini (penyambungan rute). Tim teknis lagi membahas baik itu dari sisi operasional dan layanan atau lainnya," urai dia.

Welfizon mengaku belum mengetahui berapa armada Trans Pakuan yang akan tersedia dalam program penyambungan rute.

Baca juga: Kalah Gugatan, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor Diminta Bayar Ganti Rugi Rp 21 M kepada Eks Karyawan

Sebab, PT Transjakarta dan Perumda Transportasi Kota Bogor tengah menentukan titik awal keberangkatan Trans Pakuan dari Bogor beserta halte-haltenya.

"(Jumlah armada Transpakuan) belum ada. Titiknya pun juga saat ini sedang dipelajari, di Bogor itu titiknya di mana yang akan kami gunakan," sebutnya.

Untuk diketahui, rencana penyambungan rute Trans Pakuan-Transjakarta digagas saat Wali Kota Bima Arya menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 4 Mei 2023.

Keduanya menyepakati untuk menyediakan transportasi umum yang terintegrasi dari wilayah Bogor dan Jakarta untuk mengatasi kemacetan.