Walau Tak Bisa Sembarangan, Potensi Pengalihan Bantuan KJP untuk Sekolah Gratis Tetap Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan agar program bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) dialihkan menjadi program sekolah gratis mengemuka dalam beberapa hari terakhir.

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco.

Basri menilai KJP hingga saat ini masih belum tepat sasaran sehingga sebaiknya alokasi dana bantuan tersebut dialihkan untuk program sekolah gratis.

Basri mengeklaim masih ada warga kurang mampu di Jakarta yang anak-anaknya berstatus pelajar, tetapi tidak menerima bantuan KJP.

"KJP sendiri tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata dan tidak adil," sambungnya.

Baca juga: Fraksi Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis

Potensi terbuka

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mengkaji usulan mengalihkan dana bantuan KJ menjadi program sekolah gratis, baik untuk negeri maupun swasta.

"Ya nanti kalau swasta kita bahas, kan kalau KJP itu untuk yang memang menerima KJP kan gratis. Kemudian kalau di tingkat pusat ada dana BOS." ujar Heru Budi dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).

Meski begitu, Heru menilai bahwa pemberian bantuan sosial KJP yang berjalan saat ini sudah tepat sasaran.

Masyarakat juga merasakan manfaat dari program KJP yang juga mencakup bantuan biaya sekolah.

"Iya nanti kita bahas (usulannya). Kita terima usulannya. Tetapi kan KJP itu sudah memberikan biaya gratis juga kan," kata Heru.

Baca juga: Heru Budi Bakal Kaji Usulan Bantuan KJP dialihkan untuk Sekolah Gratis

Tak bisa sembarangan

Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan pengalihan dana bantuan sosial KJP menjadi program sekolah gratis, baik untuk negeri maupun swasta, tidak bisa dilakukan sembarangan.

"KJP itu diupayakan tepat sasaran dengan mengacu pada DTKS. Tidak semata-mata (dapat dialihkan)," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Purwosusilo saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).

Namun, Purwosusilo menghargai usulan yang disampaikan Basri Baco. Menurut dia, setiap orang bebas berpendapat, termasuk terkait kebijakan Pemprov DKI.

Baca juga: Disdik DKI Sebut Pengalihan Bantuan KJP untuk Sekolah Gratis Tak Bisa Sembarangan

Hanya saja, untuk merealisasikan setiap usulan itu diperlukan kajian karena akan berdampak pada banyak orang.

"Tapi kan harus banyak kajian yang dilakukan untuk menentukan apakah cukup sekolah gratis tapi tidak ada KJP atau seperti apa. Kan perlu kajian, perlu melihat langsung ke masyarakat kan," ucap Purwosusilo.

(Penulis: Muhammad Isa Bustomi, Tria Sutrisna | Editor: Irfan Maullana)