Merasa Difitnah oleh PLN, Warga Cengkareng: Saya Enggak Punya Pabrik Meteran Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Perumahan Citra Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, AS (66), merasa difitnah oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ia dituduh membuat mesin kilowatt per hour (KwH) meter palsu demi mengakali pembayaran listrik per bulannya.

"Kami difitnah (PLN). Kami difitnah bikin sendiri meteran listriknya. Saya enggak punya pabrik meteran," ujar dia saat dihubungi, Minggu (15/10/2023).

Baca juga: Beda Pengakuan Pelanggan dan PLN soal Denda Rp 33 Juta, Siapa yang Berbohong?

Kata AS, jika dirinya bisa membuat meteran sendiri, seharusnya aliran listrik yang tersambung tak tercatat di data PLN.

Tagihan yang keluar setiap bulannya pun akan lebih murah ketimbang biasanya.

Namun, kenyataannya, listrik yang tersambung terdaftar secara resmi dan tagihan setiap bulannya memiliki nominal yang konstan.

"Apa mungkin kalau itu meteran dari saya bisa terdaftar di sistem nya PLN, sehingga tagihan tetap berjalan. Mereka memfitnah saya bikin sendiri, padahal yang pasang anak buah mereka juga tahun 2016," ungkap dia.

Baca juga: Dituduh Pakai KwH Meter Segel Palsu, Warga Cengkareng: Tim PLN yang Pasang Sendiri Meterannya

Di lain sisi, AS merasa dirinya telah diperas oleh PLN karena tuduhan di atas.

Sebab, ia harus membayar denda sebesar Rp 33 juta terhadap tuduhan yang tak berdasar.

Ia menegaskan tak pernah mengutak-atik mesin KwH meter sejak diganti oleh petugas PLN tujuh tahun lalu.

Seharusnya yang dipertanyakan adalah petugas yang memasang KwH meter waktu itu, mengapa ada perbedaan antara mesin dan segelnya.

"Jadi sudah kami difitnah, diperas juga dengan denda yang sangat besar," ucap dia.

Baca juga: Alasan PLN Baru Tindak Warga Cengkareng yang Pakai Kwh Meter Segel Palsu Sejak 2016

Oleh karena itu, AS tak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Terlebih lagi, ia telah menunjuk seorang kuasa hukum untuk membantunya menyelesaikan perkara ini.

"Saya sudah tunjuk pengacara, kami tidak bisa lapor polisi kalau PLN tidak melakukan tindakan, kami tidak bisa menuduh PLN memeras kalau dia belum memutuskan (listrik). Jadi saya biarin masalah itu berkembang," ungkap dia.