Sosialisasi UU Pemilu kepada Masyarakat, Kesbangpol DKI Genjot Partisipasi Pemilu 2024

KOMPAS.com – Menyambut pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan informasi terkait pesta demokrasi ini. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilu serta indeks demokrasi masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Taufan Bakri menyatakan, pihaknya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens, baik secara formal maupun informal, dengan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

“Kami juga akan menjalin komunikasi dengan stakeholders lainnya untuk mengatasi segala persoalan dan kendala yang mungkin muncul seputar penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Taufan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (30/10/2023).

Di luar tugas dan fungsinya, Badan Kesbangppol Provinsi DKI Jakarta pun berinisiatif untuk menambah target jumlah orang yang menerima sosialisasi. Hal ini agar tingkat partisipasi Pemilu 2024 meningkat.

Baca juga: Jurus Pemprov DKI Jakarta Bersiap Hadapi Ancaman Banjir pada Puncak Musim Hujan

Taufan menjelaskan, sesuai rencana, sosialisasi Pemilu 2024 akan ditujukan kepada 30.000 orang. Mereka terdiri dari pelajar dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

“Seluruh tugas, fungsi, dan inovasi yang kami lakukan merupakan bentuk kesiapan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Untuk itu, Badan Kesbangpol terus berkolaborasi dengan seluruh penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu,” ujar Taufan.

Selain dengan penyelenggara, Badan Kesbangpol DKI juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya ini akan menyentuh hingga lingkup kecil masyarakat, dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Dasawisma, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), serta seluruh organisasi kemasyarakatan.

“Semua kelompok masyarakat yang berada di bawah koordinasi Pemprov DKI Jakarta telah didorong untuk ikut menyosialisasikan dan mengajak masyarakat luas, agar berpartisipasi aktif serta menyukseskan jalannya Pemilu dan Pilkada 2024,” tegas Taufan.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Targetkan 200 Bus Listrik Beroperasi di 2024

Dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Badan Kesbangpol Jakarta melakukan sejumlah program untuk sosialisasi UU Pemilihan Umum serta Pelaksanaan Pendidikan Politik, baik di tingkat provinsi maupun wilayah. Taufan menjelaskan, program ini dilakukan dengan tiga cara yang dibagi menjadi kelas sosialisasi pemilu.

Pertama, peningkatan pemahaman UU Bidang Politik dengan melakukan sosialisasi kepada 3.400 orang yang berasal dari masyarakat (ormas), mahasiswa, pemilih pemula, serta organisasi sayap partai politik (parpol). 

Kedua, kemitraan pemerintah dengan partai politik (parpol) bersama 1.700 orang yang berasal dari kader dan sayap parpol di Jakarta.

Ketiga, peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesetaraan gender, kepada 1.100 peserta yang berasal dari kader dan sayap parpol di Jakarta, khususnya kader perempuan.

Terkait netralitas ASN, Badan Kesbangpol Jakarta merilis pula Ikrar Netralitas Pegawai pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Ikrar ini berisi empat poin yang harus dilaksanakan oleh ASN.

Baca juga: Kata Pemprov DKI Jakarta Soal Diputuskannya Uji Emisi di Ibu Kota

Pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.

Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN serta seluruh elemen masyarakat maupun tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Bangun nilai kewarganegaraan melalui Pemilu 2024

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pengambilan Ikrar dan Pakta Integritas ASN di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Kondisi Pemilu 2024 diprediksi akan semakin ramai dan meriah. Terlebih penggunaan media sosial serta platform berita yang semakin masif membuat informasi tentang Pemilu 2024 lebih mudah tersebar.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok Pangan Aman hingga Akhir Tahun

Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Fajar Nursahid mengatakan, pengaruh pemberitaan di media akan sangat berdampak pada partisipasi pemilih saat Pemilu 2024.

“Berdasarkan survei yang saya ketahui, hampir 90 persen masyarakat sangat antusias pada pemilu tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan aspek teknikal dan substansi dalam penyebaran informasi terkait pemilu,” kata Fajar kepada kompas.com, Selasa (7/11/2023).

Fajar mengingatkan, Badan Kesbangpol harus bisa melakukan berbagai cara untuk menampilkan semangat pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, khususnya masyarakat rentan, seperti difabel dan pemilih pemula.

Pertama, dengan memaksimalkan model sosialisasi yang ada, seperti melalui media sosial dan platform berita. Pemanfaatan media dapat membantu memperluas jangkauan informasi dan menyasar kelompok yang dimaksudkan.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Catat 1,2 Juta Kendaraan Telah Uji Emisi

Kedua, dengan melibatkan masyarakat ke dalam forum yang dihadiri narasumber atau tokoh untuk dapat menjelaskan tentang pemilu.

“Badan Kesbangpol harus memastikan setiap pihak yang terlibat dalam proses ini harus objektif dan imparsial serta non-partnership. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat sembari membangkitkan kesadaran kewarganegaraan yang baik serta partisipasi yang bermakna untuk Pemilu,” terang Fajar.

Sementara itu, untuk menjaga netralitas instansi pemerintah dalam Pemilu 2024, Fajar menjabarkan tiga langkah yang perlu dilakukan Badan Kesbangpol. Pertama, dengan melakukan tindakan preventif dan memastikan agar aparatur negara bersikap netral serta tidak terlibat dalam kampanye politik.

Kedua, memastikan agar fasilitas negara tidak dipergunakan untuk keperluan kampanye, termasuk penggunaan gedung atau kendaraan. Ketiga, pemberian tindakan tegas berupa sanksi yang adil dan tidak tebang pilih, agar tidak ada prasangka buruk dari masyarakat.

Baca juga: Trotoar Rusak karena Jaringan Utilitas, DPRD Dorong Perhatian Serius Pemprov DKI Jakarta

“Menunjukkan bahwa pemerintah netral merupakan tantangan tersendiri dalam Pemilu 2024. Pemerintah harus ekstra hati-hati, tetapi juga jangan over-control,” ungkap Fajar. Karena itu, ia berharap Badan Kesbangpol agar dapat mengedepankan aspek pemilu yang rasional. 

Kembali ke intisari pemilu, yaitu sebagai pesta demokrasi bagi masyarakat, Fajar menilai, pemilu harus dilaksanakan dengan menyenangkan, laiknya sebuah pesta.

Karena itu, Fajar pun mengapresiasi upaya Badan Kesbangpol yang menyosialisasikan Undang-undang (UU) tentang Pemilu kepada masyarakat, demi meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Perlu edukasi agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang bertanggung jawab serta memberikan meaningful impact kepada negara. Jangan sampai, karena edukasinya kurang, masyarakat jadi hanya sekadar memilih. Justru pemilu merupakan kontribusi masyarakat jangka panjang dalam membangun negeri,” papar Fajar. (Rindu Pradipta Hestya)

Baca juga: Hadapi El Nino, Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Berbagai Upaya untuk Pasok Air Bersih