Strategi Model Kampanye Diyakini Jadi Modal Kuat buat Yakinkan Pemilih di Kota Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Muda-mudi berpotensi untuk menjadi golongan putih (golput) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2024 mendatang.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan politik yang rendah.

Untuk itu, Adi berujar, model kampanye bagi para calon kepala daerah di sana akan jadi kunci. Menurut dia, model kampanye harus disesuaikan dengan selera pemilih.

Baca juga: Anak Muda di Depok Berpotensi Apatis Saat Pilih Kepala Daerahnya Sendiri, Pengamat: Alarm Bahaya bagi Kualitas Demokrasi

"Jangan sampai terlampau kaku, terlampau saklek, atau terlampau hitam putih. Karena selama ini banyak pemilih yang berpikir bahwa politik itu menakutkan," ucap Adi kepada Kompas.com, dikutip Sabtu (11/11/2023).

Ia menuturkan, harus ada sosialisasi dan pendidikan politik yang menggembirakan, serta meyakinkan pemilih bahwa siapa pun yang menang akan memberikan perubahan yang signifikan dan penting.

Kemudian, siapa pun calon wali kotanya juga harus memberikan harapan pada pemilih bahwa Depok itu akan maju, sejahtera, dan kondusif dari berbagai bidang.

"Kalau tak ada jaminan dan optimisme dari kalangan pemilih, itu bahaya. Itu yang membuat partisipasi rendah," ucap Adi menambahkan.

Baca juga: Anak Muda di Depok Berpotensi Golput Saat Pilkada, Pengamat: Sudah Pesimistis pada Perubahan Kotanya

Seperti diketahui, sikap apatis warga Depok dalam beberapa periode membuat perolehan suara terbanyak Pilkada di sana justru diraih oleh pemilih golput.

Kemenangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dalam Pilkada Depok 2020 misalnya.

Idris-Imam menundukkan lawannya, Pradi Supriatna-Afifah Alia dengan perolehan suara 415.657 atau 55,54 persen.

Namun, Idris-Imam itu sebetulnya tak memperoleh suara tertinggi. Perolehan suara pasangan itu bisa dikatakan kalah oleh banyaknya jumlah orang yang memilih golput.

Berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok pada 2020, ada 462.720 pemilih yang tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Minim Sosialisasi Pilkada 2024, Anak Muda di Depok Belum Tahu Siapa yang Berpotensi Gantikan Idris

Jumlah itu belum memasukkan 29.391 suara tidak sah. Adapun jumlah pemilih total saat itu adalah 1.229.362 daftar pemilih tetap (DPT).

Hal serupa juga terjadi pada Pilkada Kota Depok 2015. Tingkat partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada Kota Depok 2015 pada 9 Desember 2015 lalu, ternyata hanya 56,86 persen saja.

Atau dengan kata lain, pemilih yang tak menyalurkan hak politik secara benar atau golput 43,14 persen.