Saat Ketua BEM UI dan Keluarganya Diduga Diintimidasi Aparat, Semakin Intens Usai Protes Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang secara aktif mengkritisi putusan kebijakan pemerintah, termasuk terhadap
Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres.

Namun, suara lantangnya itu justru berbuah intimidasi terhadap dirinya. Tak sampai di situ, Melki mengatakan keluarganya juga diduga diintimidasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri).

Sejak awal menjalani kepengurusan BEM U dan aktif mengkritik pemerintah, Melki mengaku sudah mendapat teror-teror digital. Namun, intensitas ancaman tersebut kian tinggi jelang aksinya mengkritisi putusan MK.

Baca juga: Ketua BEM UI Mengaku Keluarganya Diintimidasi Aparat karena Protes Putusan MK

"Kalau ancaman memang sudah hampir setahun sejak awal jadi ketua BEM. Tapi menjelang aksi putusan MK makin banyak. HP (handphone) saya juga beberapa kali ditelepon dari pihak keamanan," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (10/11/2023).

Melki menyayangkan, ancaman itu melebar hingga pada keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan, kata dia, ibunya didatangi oleh aparat TNI dan Polri untuk bertanya langsung seputar keseharian sang putra.

Tak hanya dari keluarganya, Melki juga mengaku menerima kabar dari gurunya di SMA Negeri 1 Pontianak bahwa ada orang yang bertanya kebiasaan Ketua BEM UI 2023 ini ketika bersekolah.

"Ini bukan saya saja. Ada hal yang salah dari konsepsi demokrasi sampai semua orang yang kritis menyampaikan pendapat diintimidasi dan direpresi segininya. Tidak ada satu ancaman pun yang membuat saya gentar," tegas Melki.

Baca juga: Cerita Ketua BEM UI Ibunya di Pontianak Didatangi Orang Berpakaian Tentara, Mengaku Babinsa

Dibantah polisi

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat Inspektur Jenderal (Irjen) Pipit Rismanto membantah anak buahnya mengintimidasi Ketua BEM UI Melki Sedek Huang.

Sebaliknya, Pipit Rismanto mengaku siap untuk memberikan perlindungan kepada Melki Sedek Huang selama kembali ke kampung halamannya di Pontianak.

"Dalam kesempatan ini, dengan tegas saya membantah adanya intimidasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang," kata Pipit di Pontianak, dikutip dari Kompas TV, Jumat (10/11/2023).

Pipit menegaskan, tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam intimidasi tersebut. Ia mengaku akan terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat yang merasakan hal sama.

Baca juga: Keluarga Ketum BEM UI Disebut Diintimidasi Aparat, Mahfud: Kalau Benar, Sangat Tidak Profesional

Selain itu, Pipit juga menegaskan komitmen Polri dalam menjaga netralitas seluruh anggotanya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia juga menekankan, tidak ada indikasi anggota Polri yang terlibat dalam intimidasi. Apabila ada pelanggaran, maka pelaku akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Pipit juga menyampaikan dukungan kepada Melki Sedek Huang dan keluarganya, menjanjikan bantuan dalam membuat laporan terkait intimidasi yang dialami.

"Kami juga siap memberikan pelayanan yang terbaik, jika memang dari keluarga Melki butuh pengamanan atas ancaman, intimidasi, pihak manapun, Polda Kalbar siap memberikan pengamanan," tutur dia.

Baca juga: Kecewa MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres Cawapres, Ketua BEM UI: Bukan Ranah Yudikatif

Dinilai tak profesional

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa aparat tidak boleh melakukan intimidasi terhadap warga negara yang menyuarakan aspirasinya.

"Kalau itu benar terjadi dilakukan oleh aparat polisi itu berarti sangat tidak profesional dan melanggar konstitusi," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Mahfud menuturkan, jangankan orangtuanya, Melki pun mempunyai hak untuk memprotes putusan MK tersebut karena undang-undang melindungi kebebasan berpendapat warga negara.

Mahfud pun menekankan bahwa Presiden Joko Widodo sudah berpesan agar aparat TNI dan Polri bersikap netral dalam semua peristiwa politik.

Baca juga: Jawaban Rosan soal Kemungkinan Gibran Diganti karena Putusan MK Dinilai Cacat

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga disebut telah menginstruksikan jajaran agar tidak berpihak dan akan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Mahfud mengaku belum bisa mengambil sikap lebih lanjut terkait laporan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa aparat yang melakukan intimidasi bakal ditindak.

"Kami pastikan dulu. Karena sekarang ini sesama warga sipil juga saling teror lalu menuduh polisi juga ada loh. Banyak, begitu. Tetapi, kalau betul-betul polisi nanti kai tangani," ujar Mahfud.

(Tim Redaksi : Wasti Samaria Simangunsong, Ihsanuddin, Ardito Ramadhan, Icha Rastika)