Di Hadapan BPK, Heru Budi Akui Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda Perlu Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui, pencapaian sejumlah pemerintah daerah (pemda) dalam hal tata kelola keuangan dan aset daerah masih harus ditingkatkan.

Heru menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah tahun buku 2023 di Gedung BPK RI, Selasa (23/1/2024).

“Kami, pemerintah daerah, menyadari bahwa pencapaian selama ini masih perlu ditingkatkan, agar terus menjadi lebih baik,” ujar Heru Budi mewakili pemda di wilayah kerja Pimpinan V BPK RI, dikutip dari siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Tambah 3 Hutan Kota Baru di Jaksel dan Jaktim Tahun Ini

Menurut Heru, para pejabat pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta, masih memerlukan bimbingan dan koreksi dari BPK RI.

“Sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Heru Budi.

Heru Budi mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta dan pemda lain akan kooperatif dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan oleh BPK.

“Serta kami siap menjaga integritas selama pemeriksaan berlangsung,” jelas Heru Budi.

Baca juga: Heru Budi Dorong Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta melalui Sembako Murah

Heru Budi berpandangan, kegiatan yang digelar BPK dapat dijadikan acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemda untuk mempersiapkan laporan keuangan dengan lebih baik.

“Dan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian sebagai pemenuhan persyaratan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik," tutur dia.