"Real Count" Pileg Kota Bogor Data 35,91 Persen: PKS Unggul, Diikuti Gerindra dan Golkar

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD Kota Bogor 2024, kemudian diikuti Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Data ini berdasarkan hasil hitung KPU atau real count sementara di situs web KPU RI.

Jumlah suara yang masuk baru 35,91 persen atau sekitar 1.046 suara dari 2.913 TPS di Kota Bogor, sesuai data per Senin (19/2/2024) pukul 15.04 WIB.

PKS memperoleh suara tertinggi, yakni 19,49 persen atau 12,834 suara.

Posisi kedua, Partai Gerindra dengan perolehan 13,48 persen atau 8,875 suara.

Posisi ketiga diduduki Partai Golkar dengan total 11,81 persen atau 7,780 suara.

Baca juga: Longsor Lagi, Pemkot Bogor Minta Dinas PUPR Kaji Ulang Pembangunan TPT

Berikut ini daftar perolehan sementara Pileg DPRD Kota Bogor tahun 2024:

1. PKB: 6 persen atau 3,951 suara

2. Partai Gerindra: 13,48 persen atau 8,875 suara

3. PDI Perjuangan: 11,54persen atau 7,598 suara

4. Partai Golkar: 11,81 persen atau 7,780 suara

5. Partai Nasdem: 5,13 persen atau 3,380 suara

6. Partai Buruh: 0,64 persen atau 420 suara

7. Partai Gelora: 0,34 persen atau 221 suara

8. PKS: 19,49 persen atau 12,834 suara

9. PKN: 0,22 persen atau 148 suara

10. Partai Hanura: 1,14 persen atau 749 suara

Baca juga: Mengintip Suara Mulan Jameela hingga Putri Maruf Amin di Dapil Jabar XI Menurut Real Count Sementara

11. Partai Garuda: 0,19 persen atau 126 suara

12. PAN: 7,08 persen atau 4,665 suara

13. PBB: 2,23 persen atau 1,468 suara

14. Partai Demokrat: 8,57 persen atau 5,644 suara

15. PSI: 3,18 persen atau 2,095 suara

16. Partai Perindo: 0,63 persen atau 416 suara

17. PPP: 7,56 persen atau 4,980 suara

18. Partai Ummat: 0,76 persen atau 501 suara

Hasil real count ini bukanlah hasil resmi. Data yang dimuat KPU bertujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.