Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Imron mengungkapkan, masih banyak warganya yang tidak mengikuti program “Bebenah Kampung” dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bermitra dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Alasannya, karena banyak warga yang berasumsi bahwa setelah hunian terbangun, mereka justru tidak bisa menghuninya.

Padahal, kata Imron, program tersebut hadir untuk penataan kawasan RW 12 yang tergolong ke permukiman kumuh dan saat ini tengah menjadi sorotan oleh DPRD DKI.

Baca juga: Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

“Saya tawarkan, 'mau enggak rumah ini dibangun (ditata ulang)?'. (Timbul pertanyaan), ‘hak kepemilikan saya apa?’, kedua, ‘apakah nanti akan diambil sama pemerintah?” kata Imron saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

“Maaf-maaf, entah mereka dapat informasi atau isu dari mana, tapi saya memang dengar bahwa rumah susun yang seharusnya untuk warga yang terdampak (penggusuran), akhirnya tidak merasakan, tidak dapat, malah mengontrak,” ucap Imron melanjutkan.

Ketika ditanya apakah yang dia maksud merupakan polemik Kampung Susun Bayam (KSB), Imron hanya menganggukkan kepala.

“(Warga) khawatir. 'Nanti diambil pemerintah'. Jadi, simpang siur isunya. Saya juga enggak bisa paksakan. Makanya tidak terjadi pembangunan kalau hanya sepetak-sepetak,” kata Imron.

Sejauh ini, sebanyak 11 Kartu Keluarga (KK) memutuskan untuk mengikuti program “Bebenah Kampung” ini. Menurut rencana, bangunan tersebut akan berdiri empat lantai.

“Persyaratannya (kalau mau menata hunian), tidak bisa yang satu mau, yang tetangganya enggak. Dia (Pemprov atau Yayasan Buddha Tzu Chi) maunya ambil yang satu deret. Dia kan maunya dibongkar habis, lalu dibagi rata,” ucap Imron.

Meski hanya 11 KK, Imron tetap berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta karena ingin menata kawasan RW 12.

“Harapan kami, ya nanti kalau sudah jadi, ini sebagai proyek percontohan biar warga yang lain, ‘wah bagus’, akhirnya mau juga ikut,” pungkas Imron.

Baca juga: Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Ketua RT masing-masing, sebanyak 243 KK di RW 12 yang tercatat sebagai penerima bantuan.

Kendati demikian, di luar data tersebut, masih banyak warga RW 12 yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi tidak mendapatkannya.

Sebagai informasi, Kelurahan Tanah Tinggi yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tengah menjadi sorotan.

Wilayah yang disebut mempunyai radius satu kilometer dari Istana Negara ini disebut-sebut sebagai kawasan kumuh.

Tanah Tinggi akhirnya terucap saat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2025 yang kini dalam proses penyusunan.

Menurut dia, rencana kerja tersebut belum menyentuh permasalahan di Jakarta, yang sebentar lagi bakal berubah status dan menjadi kota global.

“Makanya kalau bicara global, Jakarta globalnya di mana? Ini ada daerah dekat Istana Negara hanya jarak satu kilometer, masih ada daerah kumuh, Johar dan Tanah Tinggi. Penataan kota sampai hari ini masih karut,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian