Pemprov DKI Gelontorkan Rp 18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelontorkan dana Rp 18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan di Jakarta.

"Penanggulangan kemiskinan perkotaan, kami alokasikan Rp 18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia, hanya di Jakarta," ujar Heru Budi dalam acara International Mayors Forum 2024 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Berantas Kemiskinan, Dinsos DKI Minta Pelaku Usaha Ikut Padmamitra Awards DKI Jakarta 2024

Data tersebut digunakan untuk berbagai bidang, di antaranya subsidi transportasi umum serta bantuan makanan tambahan bagi anak-anak.

"Dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS)," tutur dia.

Pemprov juga berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

"Melalui praktik pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan Badan Udaha Milik Daerah Food Station Cipinang Jaya," ucap dia.

Salah satu cara pengentas kemiskinan yakni pelaksanaan program sembako murah di setiap Kelurahan di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Harapannya agar kebutuhan dasar pangan dipenuhi dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia, juga memastikan semua memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman dan bergizi," kata Heru Budi.

Baca juga: Pria Bayar Seenaknya di Warteg Tanah Abang Dipicu Kemiskinan dan Generasi Sandwich

Hal lain yang dilakukan yakni penataan kampung-kampung kumuh di Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Pembangunan rumah susun sederhana dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," ucap Heru.

Heru menyebut, trilunan anggaran tersebut dialokasi untuk mengimplementasikan suistainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kebijakan dan inisitif telah diimplementasikan untuk mendorong pencapaian target SDGs di tingkat daerah," imbuh dia.