"Semurah Apa Pun Mobilnya, Saya Enggak Akan Sanggup Beli..."

Sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) Marunda misalnya. Mereka mengaku tak tergiur dengan iming-iming mobil murah yang ditawarkan pemerintah.

"Terserah, mau ada mobil murah kek, semurah apa pun juga saya enggak bakal sanggup beli," ujar Enci (70), warga Rusun Marunda, ditemui Kompas.com, Jumat (13/9/2013).

Diakui Enci, sedikit pun ia tak tergiur dengan tawaran mobil rakyat yang katanya murah itu. Bagi Enci, untuk memenuhi hidup sehari-hari saja, ia sudah cukup kelabakan, apalagi di usianya yang sudah tua.

Sikap apatis lainnya juga diutarakan Jamal (39), warga Rusun Marunda lainnya. Menurut Jamal, ketimbang menyediakan mobil murah untuk rakyat, pemerintah pusat seharusnya menyediakan transportasi massal yang murah untuk rakyat dan memperbaiki sarana transportasi angkutan umum.

"Kalau untuk fasilitas umum, saya sih setuju-setuju aja," ujarnya.

Isu soal mobil murah untuk rakyat kini memang tengah jadi perbincangan hangat. Pro kontra pun bermunculan. Banyak yang menilai program pemerintah yang diperkuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan, yang dirilis Juni 2013 lalu itu, dituding bakal menambah beban kemacetan di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak begitu sreg dengan rencana itu. Bagaimana tidak, rencana pemerintah pusat itu justru berbenturan dengan program penanggulangan kemacetan yang tengah dijalankannya, yakni memperbaiki sarana publik agar publik beralih ke transportasi umum.  
 
Jokowi, begitu ia disapa, cukup sadar diri. Sebagai Gubernur, ia tak mungkin "melawan" kebijakan pemerintah. Ia pun mengaku tengah mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kemacetan akibat kebijakan mobil murah ini. Di antaranya ialah melalui kebijakan ganjil-genap, penerapan pajak progresif, dan sistem jalan berbayar (ERP).