Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tak Sabar Hadapi Warga Waduk Ria Rio

Kompas.com - 25/09/2013, 11:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Warga bantaran Waduk Ria Rio menolak untuk mengikuti pengundian relokasi Rumah Susun (Rusun) Pinus Elok, Jakarta Timur. Mendengar laporan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap mereka tak layak menghuni rusun.

Berdasarkan laporan yang ia terima, warga bantaran Waduk Ria Rio menolak direlokasi ke Rusun Pinus Elok karena telah mencicil rumah melalui Bank Tabungan Negara (BTN).

"Kalau mereka mampu mencicil rumah, kan mereka enggak layak tinggal di rusun," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Sebab, menurut dia, rusun itu hanya disediakan Pemprov DKI bagi warga-warga yang tidak mampu secara material untuk mencicil rumah sendiri. Basuki mengingatkan kalau warga bantaran Ria Rio memang tidak mau pindah dari kawasan tempat tinggal yang kini ditempati, yaitu di bantaran waduk.

Kendati demikian, Basuki mengimbau awak media untuk menanyakan lebih lanjut kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait permasalahan tersebut. "Aku suruh Pak Gubernur saja deh, aku enggak sabar, nanti aku salah ngomong, lapor Komnas HAM lagi," kata Basuki.

Bagaimana tindakan Pemprov DKI selanjutnya melihat permasalahan tersebut? Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, intinya, Pemprov DKI tetap akan memindahkan warga yang mendirikan bangunan di atas lahan negara ke rumah susun yang telah disediakan.

Namun, ia melihat permasalahan warga Ria Rio merupakan kasus baru. Menurut Basuki, mereka sudah mendirikan rumah di atas lahan negara, Pemprov DKI menyediakan rusun untuk merelokasi mereka, tetapi mereka menolak untuk pindah ke Rusun Pinus Elok.

"Saya belum minta petunjuk Pak Gubernur, kalau saya sih maunya usir saja," tegas dia.

Pengundian Rusun Pinus Elok batal dilaksanakan pada Selasa (24/9/2013) kemarin, karena warga Pendongkelan, Jakarta Timur, memilih meninggalkan kantor Wali Kota Jakarta Timur. Sekitar 200 orang warga menolak mengikuti pengundian karena pihak Kecamatan Pulogadung dianggap tidak bisa menjelaskan beberapa pertanyaan mereka, seperti soal dana kompensasi, teknis soal relokasi, dan mengenai kesiapan rusun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak di Jaktim Disetubuhi Ayah Kandung, Terungkap Ketika Korban Tertular Penyakit Kelamin

Anak di Jaktim Disetubuhi Ayah Kandung, Terungkap Ketika Korban Tertular Penyakit Kelamin

Megapolitan
Viral Video Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri oleh Satpol PP Depok

Viral Video Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri oleh Satpol PP Depok

Megapolitan
BNN Tangkap 7 Tersangka Peredaran Narkoba, dari Mahasiswa sampai Pengedar Jaringan Sumatera-Jawa

BNN Tangkap 7 Tersangka Peredaran Narkoba, dari Mahasiswa sampai Pengedar Jaringan Sumatera-Jawa

Megapolitan
Tren Penyelundupan Narkoba Berubah: Bukan Lagi Barang Siap Pakai, tapi Bahan Baku

Tren Penyelundupan Narkoba Berubah: Bukan Lagi Barang Siap Pakai, tapi Bahan Baku

Megapolitan
Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Megapolitan
KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

Megapolitan
BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

Megapolitan
Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Megapolitan
Bus Transjakarta Bisa Dilacak 'Real Time' di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Bus Transjakarta Bisa Dilacak "Real Time" di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Megapolitan
Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Megapolitan
Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Megapolitan
KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

Megapolitan
Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Megapolitan
Pabrik Narkoba di Bogor Terbongkar, Polisi Klaim 'Selamatkan' 830.000 Jiwa

Pabrik Narkoba di Bogor Terbongkar, Polisi Klaim "Selamatkan" 830.000 Jiwa

Megapolitan
Siasat Pabrik Narkoba di Bogor Beroperasi: Kamuflase Jadi Bengkel, Ruangan Pakai Peredam

Siasat Pabrik Narkoba di Bogor Beroperasi: Kamuflase Jadi Bengkel, Ruangan Pakai Peredam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com