Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI: Tak Ada Usulan Pengadaan Truk Sampah di RAPBD

Kompas.com - 04/02/2014, 19:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membantah telah mencoret usulan anggaran pengadaan ratusan truk sampah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.

Anggota Komisi D (pembangunan) DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengatakan usulan itu tidak tercantum di dalam RAPBD. "Dewan tidak mencoret, karena memang tidak ada usulan itu (pengadaan truk sampah) dalam RAPBD. Jadi, apa yang mau dicoret?" kata Sanusi, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Oleh karena itu, ia mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengungkapkan bahwa DPRD telah menolak usulan tersebut.

Selama pembahasan APBD, kata Sanusi, ia tidak pernah melihat adanya usulan anggaran tersebut untuk dimasukkan dalam draft anggaran. Sehingga tidak ada alokasi anggaran dimasukkan dalam pos anggaran Dinas Kebersihan DKI.

Sebagai sesama politisi Partai Gerindra, menurut Sanusi, Basuki menginginkan pengelolaan sampah dilakukan dengan swakelola oleh Pemprov DKI melalui camat atau lurah. Masing-masing akan diberi satu unit truk sampah untuk mengangkut sampah di wilayahnya masing-masing ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang. Sementara selama ini, pengangkutan sampah dilakukan oleh perusahaan swasta yang mengelola sampah.

Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Gerindra itu tak menampik bahwa Dinas Kebersihan berencana mengusulkan membeli 200 unit truk sampah. Namun setelah perancangan, proses penyerahan draft berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Bisa saja, menurut dia, Bappeda-lah yang mencoret usulan tersebut. Sebab, Dinas Kebersihan DKI tidak bisa menjelaskan alasan mendesaknya pembelian 200 unit truk sampah tersebut.

"Mungkin Dinas Kebersihan bingung saat ditanya apakah pengelolaannya swastanisasi atau sendiri. Kalau kedua-duanya, bisa jadi delik korupsi," kata Sanusi.

Seharusnya, lanjutnya, Dinas Kebersihan lebih tegas dan berhenti swastanisasi pengelolaan sampah. Maka Dinas Kebersihan harus memiliki kemampuan mengelola sampah dengan baik.

"Jadi, Bappeda kasih pilihan mau swastanisasi atau swakelola sendiri. Kalau dijawab swastanisasi, ya enggak usah usulin beli 200 truk sampah," kata Sanusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Megapolitan
Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Megapolitan
Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Megapolitan
Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Megapolitan
3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Megapolitan
Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Megapolitan
BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

Megapolitan
Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Megapolitan
Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Megapolitan
Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Megapolitan
Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Megapolitan
Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com