Mau Ada Pembatasan Umur, 70 Persen Angkutan Umum di Jakarta Berusia di Atas 10 Tahun

"Tidak bisa langsung total (diterapkan aturan pembatasan usia itu), sebab 70 persen angkutan umum di Jakarta itu usianya di atas 10 tahun. Jakarta bisa kekurangan angkutan umum kalau melakukan (aturan itu) gitu aja tanpa solusi," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan kepada Kompas.com, Jumat (14/11/2014).

Menurut Tigor, Pemprov DKI seharusnya terlebih dahulu membantu para pengusaha angkutan umum agar bisa meremajakan angkutannya. Ia pun berharap Pemprov DKI memberikan pinjaman lunak dan menghapus pajak barang mewah bagi para pengusaha yang hendak meremajakan armada angkutan umumnya.

"Jadi dibantu pinjaman, bunga banknya dibayar pemerintah. Kreditnya jangan dibatasi cuma 4 tahun, agak dilebihkan lah, dan pajak barang mewah dibuat nol rupiah seperti mobil murah," usul Tigor. Dia berkeyakinan apabila hal-hal tersebut bisa diterapkan, para pengusaha angkutan tidak akan kesulitan untuk meremajakan angkutannya.

"Kami tidak masalah ada pembatasan, tapi kami harus di-support. Ibaratnya kalau menuntut anak kita naik kelas, tapi tidak difasilitasi, tidak kita belikan buku, tidak kita temani belajar, tidak kita berikan les, bagaimana mau jadi juara kelas?" ujar mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.

Seperti diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, semua kendaraan umum yang memiliki usia 10 tahun akan dicabut izinnya. Hal itu sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi bahwa ketersediaan layanan angkutan umum harus memenuhi kelayakan.

"Artinya, batas angkutan umum di Jakarta adalah sebanyak 10 tahun. Sehingga dengan berlakunya perda itu maka tidak diberi lagi izin operasionalnya (bagi angkutan umum yang berusia lebih dari 10 tahun)," kata Akbar di Balaikota Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Pembatasan kendaraan umum yang berusia 10 tahun itu, lanjut Akbar, dihitung dari tenggang waktu setelah perda dikeluarkan. Menurut dia, ketika izin operasionalnya dicabut maka angkutan umum tidak diperbolehkan beroperasi. Pemilik angkutan yang menggunaan kembali angkutan yang sudah dilarang beroperasi akan dicabut pula izin usahanya.

Akbar berkeyakinan pencabutan izin kendaraan umum berusia di atas 10 tahun itu tidak akan mengurangi jumlah transportasi publik di Ibu Kota. Terlebih lagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar melakukan pengadaan ratusan bus transjakarta, termasuk pada 2015. "Angkutan publik akan bertambah karena PT Transportasi Jakarta akan menambah bus transjakarta," ucap mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat itu.