Ahok: Kalau Anggaran Siluman Tak Diungkap Akan Jadi Kanker

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak gentar dengan ancaman hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terhadap dirinya. Ahok siap membongkar anggaran siluman yang dianggapnya menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta.

"Kalau nggak (diungkap), ini akan jadi kanker lama. Kalau kanker dibuka, pasti sakit semua," tukas Ahok usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Menurut Ahok, solusi yang terbaik saat ini adalah melaporkan temuan anggaran siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 dan Rancangan APBD 2015 ke penegak hukum. (baca: Ahok Santai Serapan Anggaran DKI 2014 Buruk)

Ahok tidak menyebutkan kapan dia akan melapor hal itu. Menurut dia, apabila kasus ini ditangani penegak hukum, maka akan terbongkar semua pejabat pemerintah hingga anggota di parlemen yang mengambil keuntungan. (baca: Ahok: Jokowi Tahu Persis "Titipan" dari Oknum DPRD)

"Ini harus dibawa ke berwajib dan diproses pengadilan. Supaya ketahuan siapa SKPD yang main, aliran dana ke mana saja, anggota DPRD kan banyak yang kaya jadi ketahuan dari mana dananya. Bagus dong rame," ujar mantan Bupati Belitung Timur.

Semua anggota DPRD DKI menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Gubernur Basuki dalam tahapan penetapan APBD 2015.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.

Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang menurut dia tak penting.