Ahok: Jokowi Tahu Persis "Titipan" dari Oknum DPRD

Kompas.com - 27/02/2015, 15:36 WIB
Joko Widodo, saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, berbincang dengan Basuki Tjahaja Purnama, saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha ANGGA BHAGYA NUGRAHAJoko Widodo, saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, berbincang dengan Basuki Tjahaja Purnama, saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa Joko Widodo sebenarnya sudah tahu sejak dulu praktik "proyek titipan" dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pengalaman Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta membuat dia menyadari bahwa praktik korupsi itu yang membuat serapan anggaran di daerah menjadi rendah. (Baca: Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah)

"Beliau sadar kenapa banyak serapan anggaran kecil karena SKPD tidak berani eksekusi. Tiba-tiba ada titipan dari oknum DPRD. Nah, itu beliau tahu persis, pernah menjadi wali kota dan gubernur kok," kata Ahok seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Ahok mengatakan, praktik seperti itu harus segera dihentikan. Pasalnya, dari kerja sama negatif itu, kepala daerah menjadi sering ditekan oleh DPRD untuk meloloskan proyek-proyek titipan tersebut. Sementara itu, Ahok memutuskan melawan tekanan itu. (Baca: Ahok Santai soal Serapan Anggaran DKI 2014 Buruk)

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku akan segera melapor kepada penegak hukum mengenai mata anggaran siluman temuannya yang ada di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Dia meyakini, tak hanya anggota DPRD yang bermain, tetapi juga pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pasti libatkan orang dalam untuk ketik, maka ini harus diungkap supaya permainan ini selesai. Solusinya adalah ke penegak hukum supaya jelas siapa SKPD yang main, dan aliran ke mana saja," imbuh dia.

Semua anggota DPRD menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Gubernur Basuki dalam tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.

Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen dana anggaran pada program unggulan dalam RAPBD DKI 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang menurut dia tidak penting.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Hanya Mampu Awasi Ruang Publik, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan di Rumah

Pemprov DKI Hanya Mampu Awasi Ruang Publik, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan di Rumah

Megapolitan
Bunuh PSK yang Disewanya di Bekasi, Seorang Pria Ditangkap

Bunuh PSK yang Disewanya di Bekasi, Seorang Pria Ditangkap

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang Kereta Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan

Libur Panjang, Penumpang Kereta Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Anies Imbau Warga Tak Copot Masker Saat Kumpul Keluarga

Jelang Libur Panjang, Anies Imbau Warga Tak Copot Masker Saat Kumpul Keluarga

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Sediakan Lebih dari 1.600 Titik Wifi Gratis di Setiap RW untuk Belajar Online

Pemkot Depok Akan Sediakan Lebih dari 1.600 Titik Wifi Gratis di Setiap RW untuk Belajar Online

Megapolitan
2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Puluhan WNA Lain Akan Dites Swab

2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Puluhan WNA Lain Akan Dites Swab

Megapolitan
Diminta Bongkar Bangunan di Bantaran Kali Poncol, Warga Diberi Waktu hingga Minggu Kedua November

Diminta Bongkar Bangunan di Bantaran Kali Poncol, Warga Diberi Waktu hingga Minggu Kedua November

Megapolitan
2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Kini Jalani Isolasi di Tangsel

2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Kini Jalani Isolasi di Tangsel

Megapolitan
Ini Kronologi WN Ghana Ditusuk hingga Tewas di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk

Ini Kronologi WN Ghana Ditusuk hingga Tewas di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk

Megapolitan
Kebakaran di Belakang Senayan City, 25 Rumah Hangus Terbakar

Kebakaran di Belakang Senayan City, 25 Rumah Hangus Terbakar

Megapolitan
Kebakaran di Dekat Senayan City Hanguskan 25 Rumah dan Sejumlah Motor

Kebakaran di Dekat Senayan City Hanguskan 25 Rumah dan Sejumlah Motor

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Kembali Gelar Rapat KUPA-PPAS di Puncak, Hari Ini

Pemprov dan DPRD DKI Kembali Gelar Rapat KUPA-PPAS di Puncak, Hari Ini

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Siap Hadapi Lonjakan Penumpang Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Terminal Kampung Rambutan Siap Hadapi Lonjakan Penumpang Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Megapolitan
WN Ghana Ditemukan Tewas Ditusuk di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk, Polisi Buru Pelaku

WN Ghana Ditemukan Tewas Ditusuk di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Cabut Izin Operasi Tiga Griya Pijat di Bintaro yang Langgar PSBB

Pemkot Tangsel Belum Cabut Izin Operasi Tiga Griya Pijat di Bintaro yang Langgar PSBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X