Kompas.com - 17/11/2014, 16:12 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2014 merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"(Serapan anggaran) paling tinggi sampai akhir tahun mungkin 35-40 persen, saya optimistis bisa. Serapan anggaran ini paling rendah karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen, pas krisis tahun 2000 juga sekitar itu serapannya," kata Heru, di Balaikota, Senin (17/11/2014).

Hingga Senin (10/11/2014) lalu, serapan anggaran DKI 2014 baru sekitar 31 persen dari total anggaran sebesar Rp 72 triliun. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan adanya peralihan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI serta sistem e-budgeting.

Anggaran yang terpakai itu hanya digunakan untuk belanja rutin, seperti pembayaran anggaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI). "Tahun ini banyak transisi, jadi mohon dimaafkan," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. [Baca: Serapan Anggaran DKI Belum 30 Persen, Jauh di Bawah Target Jokowi]

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang paling rendah menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam APBD DKI 2014, Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen.

Anggaran yang terserap oleh Dishub DKI itu disebabkan adanya kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memutuskan untuk mencoret pengadaan transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014.

Sedianya uang itu digunakan untuk pembelian 3.000 unit bus sedang dan 1.000 unit bus transjakarta.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta baru dapat menyerap anggaran sebesar 13 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun. Dari total dana tersebut, Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung.

"Dinas PU ada pembelian lahan yang terkendala. Pengerukan waduk tetap jalan terus. JEDI juga sudah dikerjakan programnya, tetapi belum dibayar. Mungkin silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)-nya Rp 15 triliun," kata Heru.

Sementara itu, dua SKPD tercatat berkinerja baik dengan serapan tinggi, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan mampu menyerap anggaran hingga 56 persen dari total anggaran Rp 13 triliun. Serapan anggaran dua SKPD itu tinggi karena programnya termasuk biaya langsung, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Megapolitan
Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Megapolitan
Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Megapolitan
Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

Megapolitan
Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Megapolitan
Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Megapolitan
PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

Megapolitan
Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Megapolitan
Hina Rizieq Shihab di Medsos, Guru SD di Depok Dinonaktifkan

Hina Rizieq Shihab di Medsos, Guru SD di Depok Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Tidak Berkerumun Saat Penyembelihan Kurban

Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Tidak Berkerumun Saat Penyembelihan Kurban

Megapolitan
KAI Commuter Buru Pelaku yang Lempar Batu ke Jendela KRL Tanah Abang-Duri

KAI Commuter Buru Pelaku yang Lempar Batu ke Jendela KRL Tanah Abang-Duri

Megapolitan
Pria Diduga Gantung Diri di Kebon Jeruk, Polisi: Akhir-akhir Ini Suka Teriak-teriak

Pria Diduga Gantung Diri di Kebon Jeruk, Polisi: Akhir-akhir Ini Suka Teriak-teriak

Megapolitan
Lapas Kelas IIA Bulak Kapal Kembali Buka Kunjungan Tatap Muka, Berikut Ketentuannya

Lapas Kelas IIA Bulak Kapal Kembali Buka Kunjungan Tatap Muka, Berikut Ketentuannya

Megapolitan
Jasad Perempuan Mengambang di Kali Krukut, Polisi: Ada Kekerasan Benda Tumpul pada Leher Kiri

Jasad Perempuan Mengambang di Kali Krukut, Polisi: Ada Kekerasan Benda Tumpul pada Leher Kiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.