Ahok: Kalau Kelulusan Dinilai dari UN, Lebih Baik Siswa Tak Usah Sekolah

"Saya juga lihat anak-anak tidak stres seperti dulu dan saya kira memang yang menilai itu kepala sekolah dan guru-guru karena mereka yang lebih tahu. Saya juga dulu protes soal UN, kalau kelulusan hanya pakai nilai UN, lebih baik siswa enggak usah sekolah, belajar di rumah saja," kata Basuki, seusai meninjau pelaksanaan UN siswa SMP 65 di SMA 80, Sunter, Jakarta Utara, Senin (4/5/2015).

Guru dan kepala sekolah, lanjut dia, pasti mengetahui peserta didik mana yang nakal atau yang tekun belajar. Selain itu, guru dan kepala sekolah juga harus mengetahui peserta didik mana yang membutuhkan dan layak menerima jaminan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Basuki mengatakan tidak ingin lagi mengetahui ada anak Jakarta yang tidak mampu bersekolah.

"40 persen usia 14-18 tahun anak-anak di Jakarta itu enggak sekolah dan memang kondisi itu mirip di hampir seluruh Indonesia. Di Jakarta saja begitu, apalagi di luar Jakarta," kata Basuki. 

Saat ini, lanjut dia, sistem pemberian KJP kepada peserta didik telah diubah. Apabila dulu orangtua calon penerima KJP tidak boleh menerima gaji di atas nilai upah minimum provinsi (UMP). Pemberian KJP tidak lagi melihat penghasilan yang didapat orang tua, melainkan disalurkan kepada seluruh peserta didik yang kurang mampu. Sehingga guru dan kepala sekolah wajib mengenali peserta didiknya.

"Yang penting anak-anak enggak sendirian berjuang. Kalau siswa SMP dan SMA saja enggak jujur, gimana nanti mau jadi pejabat. Nanti malah ada kejadian lagi beli USB fungsi UPS. Ha-ha-ha," kata Basuki tertawa.

Adapun dalam tinjauan UN tersebut, Basuki didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman, Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat Fatahillah, dan lain-lain.