Warga Bukit Duri Tak Mau Tinggal di Rusun, Pilih KPR atau Pulang Kampung

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, mengungkapkan ketidaksepakatannya untuk dipindahkan ke rumah susun. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memindahkan mereka ke dua rusun yang akan dibangun.

Sanardi (65), warga Bukit Duri, mengatakan bahwa suasana di rusun sangat berbeda dengan suasana perkampungan yang sudah dinikmatinya sejak tahun 1970-an itu. Menurut dia, kehidupan di rusun terlalu individualistis dan tidak ada budaya tolong-menolong, seperti yang dia rasakan saat tinggal di perkampungan.

"Nanti bagaimana kalau sewaktu-waktu sakit, enggak ada yang tolong. Kan kalau di kampung, kami bisa saling tolong," kata pria asal Tegal ini saat dijumpai di tempat tinggalnya, Selasa (25/8/2015).

Ia pun mengungkapkan, daripada harus dipindahkan ke rusun, ia lebh memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Dia memiliki rumah di Tegal yang saat ini ditinggali anaknya.

Juhana (50), warga lainnya, mengatakan, rusun yang nantinya akan diberikan pemerintah kepada warga Bukit Duri akan berstatus sewa. Padahal, ia bercita-cita supaya anak cucunya juga menikmati tinggal di rumah sendiri.

"Kalau sewa terus sampai mati, kapan kita bisa punya warisan buat anak cucu? Kan saya penginnya bisa punya rumah sendiri juga," kata Juhana.

Muhridin (63), warga lainnya, mengatakan, jika selamanya menyewa rusun, ia menilai bahwa dirinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Uang sewa yang dibayarkan tiap bulan akan menguap begitu saja.

Namun, menurut dia, cerita akan berbeda bila pemerintah mau memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) kepada mereka. Tiap bulan, mereka juga tetap membayar, tetapi bisa mendapatkan rumah dengan sertifikat hak milik setelah pencicilan selesai.

Pria asal Tegal ini pun mengaku tidak keberatan bila harus diberi KPR di daerah-daerah penyangga Ibu Kota, misalnya di Depok atau Bekasi. Hal itu mengingat di Jakarta sudah sangat jarang ada tempat yang bisa dijadikan perumahan murah. "Enggak apa-apa, yang penting bisa punya rumah sendiri," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum dapat menentukan tanggal penggusuran permukiman Bukit Duri. Sebab, penggusuran akan dilakukan setelah rusun yang akan menampung warga selesai dibangun. Namun, pembangunan rusun diperkirakan selesai pada akhir 2016 mendatang. Pemerintah Provinsi DKI mempersiapkan Rusunawa Cipinang Besar Selatan (Cibesel) dan Pulogebang untuk relokasi warga Bukit Duri.  

Pemerintah memastikan tidak akan memberikan uang ganti rugi bagi warga yang tinggal di sana karena yang diduduki adalah tanah negara. Namun, jika ada yang memiliki sertifikat tempat tinggal, pemerintah akan membeli lahannya sesuai dengan harga appraisal atau penaksiran.