"Kalau Ada Alumnus IPDN yang Salah Tindak Saja, Jangan Bakar Lumbungnya!"

Mereka mengatakan, institusi tersebut menghasilkan alumnus-alumnus yang dibutuhkan untuk pemerintahan daerah.

Ketua IKAPTK Djohermansyah Djohan mengatakan, kalaupun ada alumnus yang bermasalah, ia meminta seorang gubernur selaku pemimpin untuk menindaknya, bukan malah membubarkan institusi yang menghasilkannya.

"Sebetulnya, dia (Basuki) sebagai gubernur bisa menindak, jangan bicara di media. Dia kan gubernur, ada anak buahnya yang ada tindakan-tindakan, misalnya menyuap dan lainnya, itu bisa ditindak secara langsung. Jadi, jangan lumbungnya yang dibakar," kata dia di IPDN Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Ia mengungkapkan, kasus-kasus alumnus IPDN yang tidak bekerja dengan baik di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak bisa digeneralisasikan di seluruh Indonesia. Sebab, di daerah-daerah pelosok, lulusan IPDN sangat dibutuhkan untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ia pun meminta Basuki membuktikan kesalahan-kesalahan dari alumnus IPDN dengan data yang valid. "Kalaupun memang ada alumnus kami yang terbukti, tentu kami pun tidak akan membela alumnus atau oknum yang seperti itu. Tetapi, jangan digeneralisasi kepada semua alumnus di IPDN karena banyak alumnus ini yang juga bekerja dengan baik," kata dia.

IPDN, kata dia, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ia menjelaskan, penyelenggaraan kepemerintahan daerah dilakukan dengan pembentukan pendidikan tinggi kepamongprajaan yang dinamakan IPDN.

Sebelumnya, Ahok (sapaan Basuki) mengusulkan pembubaran IPDN seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ahok mengatakan, konsep UU ASN membuat semua pelayanan kantor pemerintahan itu seperti pelayanan perusahaan swasta atau bank.

Karena itu, ketika Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI pada tahun 2012 pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo, keduanya bertekad mengubah pelayanan kantor kecamatan seperti pelayanan bank.