Kata Warga Tambora soal Tawaran Rumah Susun Usulan Ahok

"Saya sudah tahu semua, cuma mau gimana lagi. Kalau ini mau dibangun rumah susun ya silakan, kalau itu mungkin pada mau (pindah ke rusun)," ujar warga, Ali Syahroni (41), kepada Kompas.com, Senin (28/9/2015).

Ali mengaku tahu jika lahan yang ditempatinya adalah milik pemerintah. Oleh karena itu, ia pasrah jika pemerintah akan menggunakan tanah tersebut.

Namun, jika warga dipindahkan ke rusun yang jauh dari tempat tinggal mereka saat ini, Ali mengaku tidak akan mau pindah. Ia merasa lebih baik pindah sendiri ke tempat yang lebih dekat.

"Kalau dialihkan jauh dari sini kemungkinan saya menolak soalnya saya kan usaha di sini," ujar pria yang telah tinggal selama 20 tahun di rumah semipermanen itu.

Warga lainnya, Iyah, juga pasrah akan kondisi yang mereka alami saat ini. "Saya mah ngikut aja deh, gimana bapak (suami) aja," ujarnya.

Iyah pun menyadari tanah yang ditempatinya bukan milik pribadi. Ia mengaku tahu tanah tersebut hanya boleh ditempati, bukan dimiliki.

Meski begitu, Iyah mengaku ingin tetap tinggal di daerah yang sudah 25 tahun ditempatinya. "Semua pengin di sini lagi, kan sudah betah di sini, mata pencahariannya sudah di sini," kata Iyah.

Tahan diri

Berbeda dengan Ali dan Iyah, Abdurrahman (57) menyebut, sebaiknya Ahok, sapaan Basuki, menahan diri berkomentar soal rumah susun. Sebab, hal tersebut hanya akan menyakiti warga.

"Para pejabat ini paling tidak menahan diri dulu, lihat kondisi masyarakat. Orang dalam kondisi kayak gini kan lalu bicara seenaknya makin menyakiti, apa itu kebijakan seorang pemimpin. Jadi, tolonglah ke Ahok jangan bicara rumah susun dulu," ujar Abdurrahman.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta sudah sering kali menanyakan perihal sertifikat tanah. Setiap ditanya, ia dan beberapa warga lainnya tidak pernah menjawab.

"Kalau saja saya punya uang sekitar Rp 10 miliar, pertanyaannya kira-kira saya tinggal di sini enggak, ya jelas enggak," ucap Abdurrahman.

Daripada berbicara soal rumah susun dan pembelian lahan oleh Pemprov DKI, saran Abdurrahman, sebaiknya Ahok terlebih dahulu memberikan bantuan untuk mengurangi kesedihan warga.

Sebab, hingga kini, masih banyak warga yang memerlukan bantuan, seperti selimut, pakaian, dan sebagainya. (Nursita Sari)