Penyerapan Anggaran DKI Terendah di Indonesia, Ahok Salahkan Kemendagri

Basuki mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena Kementerian Dalam Negeri lamban dalam memproses APBD Perubahan 2015 DKI. "Makanya saya bilang, Mendagri cepetin dong APBD perubahan kita. Jangan dipingpong sana pingpong sini," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Sabtu (3/10/2015).

Ahok mengatakan Provinsi DKI Jakarta telah diperlakukan tidak sama dengan provinsi lain mengenai anggaran ini. Ahok mengeluh, Kemendagri terkesan memperlambat proses pengesahan APBD perubahan DKI Jakarta.

"Kalau mau berdebat, coba bandingkan dengan cara Mendagri memproses APBD daerah lain dibandingkan Jakarta. Sama gak standarnya?" ujar dia.

"Kita buka-bukaan saja. Itu juga saya pertanyakan kepada Dirjen Otonomi Daerah dan Keuangan. Bilang kami belum masukin surat, kita sudah masukin. Dipingpong lagi dipingpong lagi," tambah dia.

Padahal,  dirinya ingin memperbaiki besar anggaran dalam APBD 2015 di dalam perubahan nanti. Sebab, kata Ahok, APBD 2015 memang dipenuhi dengan banyak mark up di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dia ingin memperbaiki mark up anggaran tersebut dalam APBD perubahan sehingga penyerapan juga bisa lebih tinggi. "Memang (penyerapan) paling kecil. Enggak apa-apa. Memang kita potong. Karena anda harus ngelawan orang-orang yang tetap mark up dan enggak mau beli lahan. Enggak apa-apa," ujar dia.

Dia juga menilai perlakuan Kemendagri kepada DKI sama dengan perlakuan BPK. "Sama kayak BPK mau nyerang DKI. Bandingin, sama gak perlakuan Anda dengan daerah lain? Itu saja," ujar dia.

Sebelumnya, memasuki akhir tahun 2015, sedikit demi sedikit tingkat penyerapan anggaran mulai meningkat. Namun, ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya tak menunjukkan perbaikan. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang tak lepas dari posisi buncit sejak bulan Juli 2015 lalu hingga saat ini.

Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen).

Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen). Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.