Warga Kali Padang: Kalau Bisa Penggusuran Tidak Merugikan Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Sawadi (60) adalah penghuni di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang telah tinggal di wilayah ini sejak 1987. Ia mengaku telah mengetahui rencana normalisasi Kali Padang yang berada di sebelah tempat tinggalnya sejak dua tahun lalu.

Namun, hingga sekarang belum ada realisasi dari rencana tersebut.

"Saya sebetulnya membantu. Asalkan tidak terlalu dirugikan. Waktu itu pernah rapat awal 2013 di Kelurahan dan dari PU harga sudah dicek. Waktu itu diputuskan harga tanah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Saat ini sudah 5,625 juta per meter," jelasnya saat ditemui Kompas.com, Senin (2/11/2015)

Sawadi mengatakan saat ini telah ada SK Gubernur yang menyebabkan pembayaran ganti rugi jadi tak jelas.

"Ga menghalangi program pemerintah. Sudah siap asalkan sesuai. Normalnya pengen NJOP," tukasnya.

Ia menyatakan tidak menyetujui aturan ganti rugi terkini karena nilainya tidak sesuai keinginan. Menurutnya, sekitar 25 persen dari NJOP.

"Saat ini, kami telah mengumpulkan semua yang kena dan udah bikin surat ke lima tembusan pemerintah tapi belum ada balasan," jelas Suwadi yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah.

Sawadi mengaku tidak memiliki sertifikat tanah, hanya surat jual beli saja.

"Untuk yang punya sertifikat memang diganti sesuai NJOP. Nah, saya mah pengennya ga usah digusur kalau memang tidak sesuai. Pemerintah jangan sampai merugikan," sebutnya.

Nasiah (54) merupakan tetangga Sawadi yang telah tinggal sejak kecil yang diwariskan rumahnya secara turun temurun.

"Sertifikat saya dulu mungkin ada tapi ga ngerti simpen di mana. Saya bayar PBB mahal setahun bisa sejuta, orang sini bayar PBB. Kalau saya sih bela-belain," jelasnya.

Nasiah mengatakan kalau dirinya telah 50 tahun lebih tinggal di tempat ini. "Pengennya sih kalau digusur ada penggantiannya," katanya.

Apa yang diinginkan warga, menurut Sawadi, sebenarnya adalah ganti rugi yang sesuai.

"Temen-temen kita sebenernya setuju ga akan menghambat. Hanya saja, inginnya jangan sampai merugikan banyak yang ga punya sertifikat," ujar Sawadi.

Nasiah menambahkan ia telah punya hubungan psikologis dengan tempat ini. "Kita ngerasain bangun, ngerapihin tanah kita di sini. Mudah-mudahan jangan sampai rugi banget," katanya.