Taufik: Jika Tak Diberi Subsidi, Harga Tiket Transjakarta Bisa Rp 15.000

Dia meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek tidak asal mencoret anggaran tanpa berdiskusi terlebih dahulu.

"Jangan dikira Pak Donny (sapaan Reydonnyzar) itu seperti malaikat. Kita perlu berdialog soal persoalan ini supaya ketemu jalan keluarnya," ujar Taufik ketika dihubungi, Senin (1/11/2016).

Tanpa adanya PMP, Taufik mengatakan, tiket bus transjakarta tidak bisa Rp 3.500 seperti sekarang ini.

PT Transjakarta merupakan salah satu BUMD yang rutin menerima PMP dari Pemprov DKI. Sebanyak 70 persen biaya tiket transjakarta merupakan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau tidak diberikan subsidi mau berapa harga tiket transjakarta? Saya sudah hitung-hitung mungkin saja bisa sampai Rp 12.000 sampai Rp 15.000 untuk naik transjakarta," ujar dia.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek sebenarnya bersedia menerima ajakan diskusi bersama Badan Anggaran (Badan Anggaran) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

Donny akan membantu Pemprov DKI dalam membaca hasil evaluasi. Kemendagri siap mencari solusi terbaik dari permasalahan anggaran Pemerintah Provinsi DKI.

"Pada intinya, Kemendagri siap memfasilitasi TAPD dan Banggar untuk secara tepat membaca evaluasi dan memberikan solusi. Silakan konsultasi saja. Kan enggak jauh antara Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Utara," ujar Donny.

Kemendagri mencoret anggaran PMP untuk enam BUMD. Enam BUMD yang dilarang mendapat PMP adalah Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PD PAL Jaya.

Selain itu, Kemendagri juga tidak mengizinkan pemberian hibah dan bansos secara rutin kepada beberapa instansi.