Instruksi PDI-P Diartikan agar Kader Tarik Dukungan KTP untuk Ahok

Menurut Ray, instruksi tersebut bisa dimaknai agar kader PDI-P mencabut dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama dengan cara menarik KTP yang telah dikumpulkan.

"Sangat bisa diartikan instruksi itu supaya kader mencabut dukungan dari Ahok," kata Ray, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Ray mengungkapkan, PDI-P langsung mengeluarkan instruksi itu untuk mencegah adanya manuver yang dilakukan kader atau pengurus PDI-P. [Baca juga: PDI-P Instruksikan Jajarannya Dukung Ahok-Djarot hingga Akhir Masa Jabatan]

Terlebih setelah muncul pernyataan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa majunya Basuki (Ahok) sebagai bakal calon gubernur dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi. [Baca juga: Klarifikasi PDI-P soal Penyebutan Deparpolisasi]

"Akibat pernyataan deparpolisasi berdampak panjang, itu mau di-recovery kembali. Mau disolidkan, yang sudah ke sana (mendukung Ahok) ingin dikembalikan ke pangkuan PDI-P," ungkapnya.

Dewan Pimpinan Pusat PDI-P menginstruksikan jajarannya di Jakarta untuk tetap mendukung tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Instruksi itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dalam poin nomor satu surat itu, ditegaskan bahwa Basuki bersama Djarot Saiful Hidayat merupakan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI-P. Oleh karena itu, PDI-P tetap berkomitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ahok-Djarot.

"Karena kan dulu Pak Ahok duet dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang dukungan itu tidak berubah," kata Hasto saat dikonfirmasi mengenai surat instruksi tersebut, Sabtu (14/3/2016).

DPP PDI-P juga menginstruksikan kepada semua kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media atau media sosial terkait Pilkada DKI Jakarta yang membuat suasana tidak kondusif.

Surat itu juga menyatakan bahwa pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan domain DPP PDI-P yang diputuskan setelah proses penjaringan calon dilakukan.

Untuk itu, semua kader diminta tidak melakukan gerakan yang menyebabkan terjadinya polarisasi.

DPP PDI-P menginstruksikan semua kader di Ibu Kota untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas, dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Kader partai yang tidak mengindahkan instruksi ini akan mendapat sanksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di partai berlambang banteng tersebut.