Guru yang Rumahnya Akan Digusur di Pejompongan Sudah Mengadu ke Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru di Pejompongan yang rumahnya akan digusur oleh Dinas Pendidikan DKI mengaku sudah mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka mengaku puas karena Basuki memberi respon yang cenderung mendukung warga.

"Kami bilang kami sudah dapat SP 2, tapi kami masih aktif menjadi guru di sana," ujar Selamet, warga Jalan Danau Limboto, Pejompongan, Jumat (22/4/2016).

"Kata Pak Ahok, 'Oh harusnya enggak bisa begitu, kok bisa?'" tambah Selamet.

Apalagi, warga sudah memiliki kuasa hukum sendiri. Selamet mengatakan Basuki berjanji akan memeriksa kasus sengketa ini. Selamet mengatakan reaksi kaget Basuki memberi harapan kepada mereka bahwa seharusnya mereka tidak perlu digusur.

"Kemarin bilang mau dipelajari dan disuruh tunggu nanti ada yang telepon," ujar Selamet. (Baca: Kelola Sekolah Puluhan Tahun, Para Guru Protes Rumahnya Mau Digusur Pemprov DKI)

Kronologi

Warga RT 21, Rumondang Nefolita, menjelaskan kronologi rencana penggusuran ini dimulai dari berdirinya rumah puluhan tahun lalu.

"Ada 7 rumah yang mayoritas dihuni oleh keluarga guru," ujar Rumondang.

Rumah tersebut adalah milik Selamat, Fariha, Deny Suteja, Idris, Carman, Luneto, dan TNS Panggabean. Romundang mengatakan mereka merupakan guru yang menetap di daerah tersebut sekitar 40 tahun lalu.

"Dulu ini adalah kawasan rawa. Tapi tidak ada sekolah di sini. Makanya ada 3 orang yg memikirkan edukasi lingkungan di sini yaitu Pak Selamet, Luneto, dan TNS Panggabean," ujar Rumondang.

Ketiga guru tersebut meminta kepada gubernur saat itu agar dibangun sekolah di lingkungan itu. Hingga akhirnya, sekolah-sekolah dibangun dan dikelola oleh 3 guru tersebut. (Baca: Pengamat Nilai Akan Banyak Penggusuran yang Dilakukan Pemprov DKI)

Sampai saat ini, beberapa sekolah memang berdiri berdekatan di kawasan tersebut. Setelah sekolah dibangun, ketiganya kembali meminta izin menggunakan lahan negara untuk tempat tinggal mereka.

Mereka pun tinggal di lingkungan tersebut hingga sekarang. Namun, tiba-tiba mereka mendapatkan SP 1 yang isinya adalah perintah pengosongan. SP 2 pun turun tujuh hari setelahnya.