Tanggul Jebol, Ahok Sindir Anggota Dewan, Pengacara, dan LSM yang Tolak Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyindir pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengannya dalam hal penggusuran. Sindiran itu disampaikannya pasca-jebolnya tanggul di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (3/6/2016) malam.

Menurut Ahok, ada 40 persen wilayah Jakarta yang kini berada di bawah permukaan laut, sementara tanggul laut di pesisir Jakarta tak kuat menahan banjir akibat pasang air laut atau rob.

Ia menegaskan, salah satu solusi untuk mencegah tergenangnya 40 persen wilayah Jakarta oleh air laut adalah dengan membangun tanggul A. Tanggul A merupakan salah satu tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Menurut Ahok, salah satu lokasi yang terkena dampak pembangunan tanggul ini adalah kawasan Pasar Ikan, yang beberapa waktu lalu ditertibkan.

"Pasar Ikan kami bongkar dalam rangka membangun tanggul. Tapi, ada anggota Dewan ngoceh-ngoceh bicara lagi, ada pengacara, ada LSM lagi. Kamu ngerti enggak Jakarta di bawah muka laut?" kata Ahok di Gedung Yayasan Buddha Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2016).

Karena itu, Ahok meminta pihak-pihak yang dimaksudkannya itu untuk mulai bekerja sama. Ia menilai tujuannya menggusur permukiman warga yang tinggal di lahan-lahan terlarang bertujuan baik.

"Jadi, kami ini ibarat orang tua. Kalau anak salah, ya dijewer, ditegur. Orang tua enggak pengen anaknya mati," ujar Ahok.

Ia kemudian mencontohkan permukiman warga di bantaran Waduk Pluit yang beberapa tahun lalu ditertibkan. Menurut Ahok, ditertibkannya permukiman yang dibarengi dengan relokasi ke rumah susun merupakan caranya untuk menyelamatkan warga.

"(Waduk Pluit) itu sudah 2,8 meter di bawah laut. Kalau jebol air laut naik 5-8 meter, (penduduk) ya mati. Kalau mati yang disalahin siapa? Gubernur. Kalau pindahin yang disalahin siapa? Ya salah Gubernur," ujar Ahok.