Penjelasan Kadis Perumahan DKI soal Anggaran Renovasi Toilet DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Arifin meluruskan informasi mengenai pemberitaan yang menyebutkan bahwa anggaran renovasi toilet DPRD DKI mencapai Rp 50 miliar.

Menurut Arifin, Rp 50 miliar tersebut bukan hanya untuk renovasi toilet. Anggaran sejumlah itu, kata dia, dialokasikan untuk renovasi Gedung DPRD secara keseluruhan dalam dua tahun.

"Jadi begini, biaya perawatan dari Dinas Perumahan untuk renovasi gedung DPRD itu tahun 2013 dan 2014, sebesar Rp 50 miliar. Itu artinya anggaran lanjutan loh, jadi untuk dua tahun," ujar Arifin ketika dihubungi, Senin (25/7/2016).

Pada 2013 dan 2014, kata Arifin, anggaran tersebut digunakan untuk pembuangan kulit luar dan dalam gedung.

"Lagian logika sajalah. Masak Rp 50 miliar hanya untuk toilet? Toilet seperti apa," ujar Arifin.

(Baca juga: Ahok Duga Terjadi Korupsi Saat Pembangunan Toilet di Gedung DPRD)

Arifin mengatakan, ada hal lain yang juga harus diluruskan. Ia menyampaikan bahwa tidak ada anggaran untuk renovasi gedung DPRD DKI pada 2015 dan 2016.

Hal ini karena Dinas Perumahan tidak memiliki dana untuk hal itu sehingga renovasi terakhir dilakukan pada 2013 dan 2014, atau bukan setiap tahun seperti informasi yang beredar.

Selain itu, Arifin mengingatkan bahwa ada dua gedung di DPRD DKI yang disebut sebagai gedung lama dan gedung baru.

Adapun gedung baru merupakan gedung yang menyatu dengan Blok H. Gedung tersebut menjadi kantor fraksi dan kantor pimpinan dewan. Sementara itu, gedung lama digunakan untuk rapat dan sidang paripurna.

Arifin mengatakan, anggaran Rp 50 miliar yang dia jelaskan tersebut digunakan untuk merenovasi gedung lama.

Sementara itu, toilet yang dilaporkan banyak kerusakannya, ada di gedung baru.

"Yang disebut banyak bocor WC dan plafonnya itu di gedung baru. Sedangkan yang direnovasi tahun 2013-2014 itu gedung lama," ujar Arifin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah anggaran renovasi toilet DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 50 miliar.

Ahok mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk renovasi seluruh bagian di gedung DPRD DKI Jakarta.

"Jadi berita itu tendensius juga," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/7/2016).

(Baca juga: Ahok: Pemberitaan Anggaran Renovasi Toilet DPRD Capai Rp 50 Miliar Tendensius)

Ia tak mempermasalahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mengaudit penggunaan anggaran tersebut.

Sebab, lanjut dia, memang tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Lelangnya benar, semua benar. Itu anggaran bukan buat (renovasi) toilet doang, kesannya bikin toilet Rp 50 miliar," kata Ahok.