Penertiban Jalan Terus meski Menjelang Pilkada DKI 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Biasanya, kepala daerah tidak akan membuat kebijakan yang menyebabkan masyarakat marah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, hal yang sebaliknya justru terjadi di Jakarta.

Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sudah semakin dekat tidak membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghentikan kegiatan penertiban bangunan liar.

Padahal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno pernah secara khusus meminta hal itu dihentikan. Alasannya untuk memudahkan penyusunan data pemilih. Namun, kata Sumarno, Ahok menolak permintaan itu.

"Jawabannya Pak Gubernur, penggusuran akan terus berjalan. Pak gubernur menyatakan (penertiban) ini sudah program pemda dan memang program ini akan dilanjutkan," kata Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, di kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).

Penertiban pun jalan terus. Kawasan Pasar Ikan dan Rawajati merupakan beberapa kawasan yang sudah dibongkar oleh Pemprov DKI. Sempat ada perlawanan dalam penertiban. Sejumlah aksi protes warga digelar. Meski demikian, perlawanan itu tidak mampu menghentikan kegiatan penertiban.

Ahok menyampaikan alasannya menolak permintaan KPU DKI. Ahok mengatakan, dia tidak mau bersikap baik kepada warga dengan menunda penggusuran hanya untuk menang di Pilkada DKI.

Bagi dia, penertiban yang dilakukan Pemprov DKI tidak tergantung pada waktu pelaksanaan Pilkada melainkan tergantung pada kesiapan rumah susun. Selama rumah susun siap, penertiban akan terus dilakukan.

"Patokan saya bukan soal pemilihan. Kalau karena pemilihan, saya lebih baik enggak usah (gusur) dong. Saya baik-baikin supaya mereka simpati sama saya," ujar Ahok.

Ia tahu penertiban yang dilakukan membuatnya bisa kehilangan dukungan dari warga khususnya warga yang terdampak kegiatan penertiban itu. Namun dia tidak peduli. Dia memilih untuk mengambil risiko kehilangan pendukung dengan melakukan banyak penertiban.

Bukan untuk persulit warga

Kamis kemarin, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menertibkan permukiman liar di Rawajati. Warga sempat menghadang petugas yang mau membongkar rumah mereka. Namun, akhirnya warga menyerah dan membiarkan rumahnya dibongkar.

Menurut Djarot, penertiban yang dilakukan Pemprov DKI selalu manusiawi. Termasuk penertiban di Rawajati kemarin. Selain itu, tujuan penertiban juga bukan untuk menyulitkan warga melainkan untuk memberi kehidupan yang lebih baik lagi.

"Kami bisa fasilitasi mereka kalau mau pindah di mana, ke sekolah terdekat, enggak akan kami persulit. Kami akan selesaikan dengan baik," kata Djarot.

Selain diberi unit rusun, warga juga ditawari mengambil lapak untuk usaha di pasar milik PD Pasar Jaya, di antaranya Pasar Tebet dan Pasar Jambul. Mereka digratiskan biaya menyewa lapak di pasar tersebut selama enam bulan.

"Jadi kami relokasi enggak semena-mena dan sangat manusiawi, menurut saya. Kemudian itu tanah kan milik PT KAI, bantaran rel, ini Ibu Kota negara lho, harus bersih dan tertib," kata Djarot.