Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dishub Sebut Lift di Halte Sarinah dan Tosari Tak Layak Beroperasi

Kompas.com - 02/05/2017, 17:51 WIB
Dea Andriani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmiko mengatakan, sejumlah lift di Halte Sarinah dan Tosari tidak dioperasikan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Menurut Sigit, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta telah melakukan audit pada sejumlah lift tersebut dan hasilnya tidak layak operasi.

"Lift itu secara hasil audit dari Disnaker tidak layak operasi," kepada Kompas.com, Selasa (2/5/2017).

"Yang pasti sekarang kami mengamankan (tidak mengoperasikan lift). Untuk yang di Halte Sarinah pernah terkena banjir juga, kami pokoknya mengutamakan keselamatan (penumpang)," ucap Sigit.

Adapun terkait dioperasikannya satu lift secara situasional di Halte Tosari, Sigit mengatakan lift tersebut sempat diperbaiki pengelola Plaza UOB karena berdasarkan audit Disnakertrans ada beberapa bagian lift yang harus diganti.

"Tapi sejauh ini dari pengamanan sudah ada koordinasi (antara PT Transjakarta dan Plaza UOB), untuk pengawasan kuota angkut lift. Di lift lainnya pun dibatasi dan digembok juga," ujar Sigit.

(baca: "Sayang Lift di Halte Transjakarta Cuma 'Dianggurin'")

Sementara untuk koordinasi terkait perbaikan atau pergantian lift sepenuhnya telah diserahterimakan dari Dishub DKI Jakarta kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

"Seharusnya di APBD 2017 Dinas Bina Marga ini sudah dianggarkan (untuk perbaikan lift). Tinggal tunggu proses dan secepatnya akan ada tindakan," ungkap Sigit.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kini sejumlah lift di kedua halte tersebut ditutup oleh tripleks dan diberikan pembatas untuk menandakan bahwa lift tidak beroperasi. Adapun sejumlah lift itu sudah dipasang pada 2008 dan berhenti beroperasi sejak 2012.

Kompas TV Halte Transjakarta Koridor XIII Dianggap Tak Ramah Pengguna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Megapolitan
Iuran Tapera sampai Pensiun, Karyawan Swasta: Siapa yang Mau Cicil Rumah 30 Tahun?

Iuran Tapera sampai Pensiun, Karyawan Swasta: Siapa yang Mau Cicil Rumah 30 Tahun?

Megapolitan
Kekesalan Ketua RT di Bekasi, Tutup Akses Jalan Warga yang Dibangun di Atas Tanahnya Tanpa Izin

Kekesalan Ketua RT di Bekasi, Tutup Akses Jalan Warga yang Dibangun di Atas Tanahnya Tanpa Izin

Megapolitan
Pemetaan TPS pada Pilkada DKI 2024 Pertimbangkan 4 Aspek

Pemetaan TPS pada Pilkada DKI 2024 Pertimbangkan 4 Aspek

Megapolitan
Orangtua Calon Siswa Diwanti-wanti Tak Lakukan Kecurangan Apa Pun pada PPDB Kota Bogor 2024

Orangtua Calon Siswa Diwanti-wanti Tak Lakukan Kecurangan Apa Pun pada PPDB Kota Bogor 2024

Megapolitan
Tak Masalah Pendapatan Dipotong Tapera, Tukang Bubur: 3 Persen Menurut Saya Kecil

Tak Masalah Pendapatan Dipotong Tapera, Tukang Bubur: 3 Persen Menurut Saya Kecil

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan TPPO dalam Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan

Polisi Usut Dugaan TPPO dalam Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan

Megapolitan
Setuju Pendapatannya Dipotong untuk Tapera, Tukang Bubur: Masa Tua Terjamin

Setuju Pendapatannya Dipotong untuk Tapera, Tukang Bubur: Masa Tua Terjamin

Megapolitan
Hampir Terjaring Razia karena Dikira Jukir, Ojol: Saya 'Driver', demi Allah

Hampir Terjaring Razia karena Dikira Jukir, Ojol: Saya "Driver", demi Allah

Megapolitan
KPU Susun Pemetaan TPS, Jumlah Pemilih Pilkada DKI Bertambah 62.772 Orang

KPU Susun Pemetaan TPS, Jumlah Pemilih Pilkada DKI Bertambah 62.772 Orang

Megapolitan
Tak Setuju Program Tapera, Pekerja: Enggak Percaya Pemerintah Lagi buat Kelola Uang Rakyat

Tak Setuju Program Tapera, Pekerja: Enggak Percaya Pemerintah Lagi buat Kelola Uang Rakyat

Megapolitan
PKS Usulkan Anies Jadi Cagub Jakarta, Pengamat: Sosoknya Melekat dengan PKS

PKS Usulkan Anies Jadi Cagub Jakarta, Pengamat: Sosoknya Melekat dengan PKS

Megapolitan
Cegah Kecurangan Saat PPDB, Pemkot Bogor Bentuk Tim Khusus

Cegah Kecurangan Saat PPDB, Pemkot Bogor Bentuk Tim Khusus

Megapolitan
12 Jukir Liar Terjaring Razia, Ada yang Kabur ke Panti Asuhan

12 Jukir Liar Terjaring Razia, Ada yang Kabur ke Panti Asuhan

Megapolitan
DPRD Kota Bogor Buka Posko Pengaduan PPDB 2024, Warga Bisa Lapor jika Temukan Kecurangan

DPRD Kota Bogor Buka Posko Pengaduan PPDB 2024, Warga Bisa Lapor jika Temukan Kecurangan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com