Warga Tolak Pembangunan Rusunami

Jakarta, Kompas - Sekitar 40 orang yang mengaku warga Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Prapanca Raya, Senin (19/10).

Kelompok warga yang mengatasnamakan bagian dari Forum Anti Perusakan Lingkungan Pesanggrahan tersebut menyatakan penolakan atas rencana pembangunan rumah susun hak milik (rusunami) di Jalan Bintaro Permai RT 05 RW 03, Pesanggrahan.

”Rusunami itu tidak sesuai kalau mau dibangun di lokasi yang direncanakan sekarang. Kawasan tersebut sudah padat penduduk. Selain itu, lahannya juga tidak cocok untuk dibangun gedung tinggi. Nanti akan menghalangi resapan air dan menyebabkan banjir di wilayah itu,” papar Gempita, salah satu pengunjuk rasa.

Kedatangan puluhan pengunjuk rasa, di antaranya terdapat ibu-ibu dan anak-anak, cukup mengagetkan aparat keamanan di lingkungan Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja pun bersiaga menghalangi warga yang ingin menerobos masuk untuk bertemu wali kota.

Setelah beberapa waktu bersitegang dan tanpa bisa menemui wali kota ataupun wakil wali kota, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri.

”Aspirasi mereka akan ditampung. Pihak kami juga sudah berniat untuk menemui perwakilan warga. Akan tetapi, dari laporan yang saya terima, kondisi saat unjuk rasa tadi kurang kondusif sehingga wakil wali kota menunda pertemuan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi.

Sesuai data dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan, rencana pembangunan rusunami di Pesanggrahan merupakan proyek yang tinggal menunggu realisasi. Kemungkinan pembangunan dapat dimulai tahun 2010. Sampai saat ini, semua perizinan sudah didapat, tetapi kajian analisis mengenai dampak lingkungan memang belum selesai.

Tata ruang

Pengamat perkotaan dan tata ruang, Nirwono Joga, dalam beberapa kali kesempatan menyatakan, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan faktor keseimbangan lingkungan setiap kali merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

”Sering kali pembangunan gedung tinggi tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau atau kawasan resapan air yang memadai. Akibatnya, setiap ada kawasan terbangun, kawasan lain di sekitarnya terancam banjir atau bahkan kekeringan,” kata Nirwono. (NEL)