Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Kumpulkan Kasus Kekerasan FPI

Kompas.com - 13/07/2010, 09:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedang mengumpulkan berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Langkah itu untuk menyikapi peristiwa pembubaran sosialisasi gratis yang dilakukan oleh Komisi IX DPR di Banyuwangi, Jawa Timur, oleh beberapa organisasi massa, salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

"Kami lagi kumpulkan kasus-kasus serupa yang dilaporkan ke Komnas HAM dari tahun 2008, salah satunya (kasus) FPI," ucap Wakil Ketua Komnas HAM Rida Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/7/2010).

Rida mengatakan, setelah seluruh kasus terkumpul, pihaknya akan mengkaji untuk mengambil langkah selanjutnya. Beberapa langkah yang akan dilakukan Komnas HAM adalah memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri serta menemui Komisi III DPR untuk membicarakan berbagai kasus kekerasan.

"Untuk mencari penyelesaian sistematis apa yang dibutuhkan dari kejadian-kejadian itu," kata dia.

Apakah salah satu penyelesaiannya dengan memberi rekomendasi pembubaran ormas? "Enggak. Kita tidak ke sana pembicaraannya. Komnas HAM tidak pada konteks itu. Kita lebih bicara konteks kenapa hal ini terjadi, kenapa ketidaksigapan Polri, apa motif dari tindakan-tindakan kekerasan itu," tutur Rida.

Seperti diberitakan, sosialisasi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka dibubarkan orang-orang berseragam FPI. Selain FPI Banyuwangi, pembubaran dilakukan oleh Forum Umat Beragama dan LSM Gerak. Ketiga ormas mengklaim acara itu adalah pertemuan para eks aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan menurut Polri pertemuan itu tidak memiliki izin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com