Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Greenpeace Dilarang Masuk Indonesia

Kompas.com - 13/10/2011, 21:23 WIB
Hamzirwan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (13/10/2011), menolak Direktur Eksekutif Greenpeace Inggris John Sauven masuk ke Indonesia.

Aktivis Greenpeace Indonesia tengah mencari tahu penyebab pihak imigrasi menahan Sauven yang telah memiliki visa bisnis dan dokumen lintas negara yang dibutuhkan untuk memasuki Indonesia.

Demikian siaran pers Greenpeace Indonesia yang diterima di Jakarta, hari Kamis (13/10/2011).

Insiden ini patut disayangkan di tengah tingginya perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya terhadap isu kelestarian alam dan keberlanjutan pembangunan ramah lingkungan.

Pihak Greenpeace Indonesia terkejut dengan perlakuan aparat imigrasi dan mendapat kabar mereka akan mendeportasi Sauven segera.

Pihak keamanan bandara langsung membawa pergi Sauven pukul 17.00 dengan pengawalan ketat.

Greenpeace memulai kampanye sejak tahun lalu terhadap Asia Pulp and Paper (APP) yang merusak hutan. Baru-baru ini, Greenpeace juga mengadakan Tur Mata Harimau, menelusuri kawasan hutan alam di Riau dan Jambi yang menghasilkan banyak temuan kerusakan hutan di konsesi APP.

Sejumlah bukti perusakan hutan yang dilakukan APP telah berulang kali diungkap ke publik.

Kepala Kampanye Penyelamatan Hutan Indonesia Bustar Maitar mengatakan, Greenpeace telah mengalami berbagai serangan balik setelah meluncurkan kampanye penyelamatan hutan Indonesia awal 2011.

Tetapi, kata Bustar, menekan Greenpeace di Indonesia tidak akan mencegah pembeli menjauhi APP.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com